
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan komitmen dukungan pendanaan dari negara-negara maju, terutama untuk menggenjot bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan mempercepat pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Semula, Bahlil memberikan tanggapan terkait adanya survei suatu lembaga yang memberikan penilaian buruk terhadap kinerjanya di Kementerian ESDM. Penilaian tersebut diberikan lantaran belum ada kebijakan yang pas dalam mengakselerasi energi baru terbarukan, termasuk program pensiun dini PLTU.
Padahal menurut Bahlil, untuk merealisasikan program pensiun dini PLTU tidak mudah dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sementara, komitmen dari lembaga pembiayaan yang digaung-gaungkan selama ini justru belum satupun yang masuk ke Indonesia.
“Dalam hati saya, ini pesanan asing kah? Ini kolonial baru di bangsa ini. Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa membiayai? Dijanji ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada. Zero,” kata Bahlil dalam acara Beritasatu Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).
Oleh sebab itu, alih-alih fokus pada akselerasi peningkatan EBT di dalam negeri, Bahlil lebih menekankan pentingnya memprioritaskan ketahanan energi domestik.
“Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bond baru lagi untuk membiayai itu? Kita mau tapi ada uangnya dulu. Kalau gak ada duitnya, ya sorry bos. Kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu. Jadi harus fair,” tambahnya.