VIEWSHOOT

_{Ketua RW 06 Jati Padang, Abdul Kohar/Foto: Ari Sandita-Okezone}

Ketua RW 06 Jati Padang, Abdul Kohar, meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung, turun langsung mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pembangunan tanggul bukanlah solusi jangka panjang mengatasi banjir.

“Kami, masyarakat dan warga, harus benar-benar dicarikan solusi yang terbaik, dari pihak yang bertanggung jawab, terutama yang punya ‘power’ adalah DKI 1. Perbaikan tanggul untuk sementara, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya harus dicarikan solusi terbaik, normalisasi kali atau atau buat embung atau dibuat setu, dibebaskan 7,4 hektar semua selesai,” ujarnya pada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, pembuatan tanggul bukanlah solusi jangka panjang mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah Jati Padang tersebut. Pasalnya, saat tanggul dibuat, meski secara permanen pun, hanya akan kembali jebol ataupun roboh saat debit air tinggi di Kali Pulo.

“Dari tingkat RT/RW sampai kelurahan dan kecamatan tidak bisa memutuskan solusi terbaiknya, DKI 1 harus terjun, harus turun. Ini terus terang saja di RT 3 ini ada 400-500 KK kan, ini keadaannya sudah 3 hari masih kayak gini,” tuturnya.

“Saat ini kedalaman air memang sudah agak surut, 30-50 cm, tinggal sebatas dengkul, tapi kalau ada air kiriman lagi karena tanggulnya belum diapa-apakan, ya sampai kapan pun, tenggelam ini di RT 03,” jelas Abdul lagi.

Dia menerangkan, warga sejatinya ingin dan mau duduk bersama dengan pemerintah Jakarta membahas solusi jangka panjang penyelesaian persoalan banjir di Jati Padang. Namun, hanya Gubernur terdahulu saja yang terlihat peduli dengan warga Jati Padang.

_{Prabowo bertemu Diaspora Indonesia di Gyeongju Korsel (foto: Biro Pers)}

Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti lobi hotel tempat Presiden Prabowo Subianto bermalam, selama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kota Gyeongju, Korea Selatan (Korsel).

Sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel datang khusus untuk menyambut kedatangan Prabowo. Tampak pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah tiba lebih dahulu di Gyeongju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, ikut menyambut kehadiran Kepala Negara di lobi hotel.

Bagi Wilson Purba, editor dan social media specialist di lembaga penyiaran Korea Broadcasting System (KBS), kehadiran Prabowo di Negeri Ginseng menjadi momen membanggakan.

“Jujur senang banget, karena ini kan APEC, jadi momen para pemimpin negara untuk bertemu, bahkan juga pebisnis-pebisnis dari seluruh dunia. Aku harap dengan kehadiran Pak Prabowo ke sini, bisa membuka peluang baru bagi Indonesia, entah kerja sama bilateral atau pasar baru,” ujarnya antusias.

Wilson yang telah enam bulan bekerja di Seoul menilai penyelenggaraan KTT APEC di kota kecil seperti Gyeongju menunjukkan kemampuan Korea Selatan dalam menggerakkan seluruh warganya mendukung agenda internasional. Ia pun menitipkan pesan pribadi untuk Prabowo.

“Harapannya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia semakin maju. Semoga dengan empat tahun lagi kepemimpinan beliau, masyarakat bisa semakin sejahtera,” kata Wilson penuh harap.

_{Kejagung (Foto: Dok)}

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah lima lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Dari lima lokasi itu, salah satunya rumah pejabat Bea Cukai.

“Terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih dari lima titik dan barang-barang yang sudah diambil ada dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dalam penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (28/10/2025).

“Ada rumah pejabat,” sambungnya.

Selain rumah pejabat Bea Cukai, lokasi lainnya yang diketahui merupakan kantor Bea Cukai. Selain dua lokasi itu, belum dijelaskan.

“Sementara (yang disita) dokumen-dokumen saja yang terkait dengan kegiatan untuk ekspor POME itu,” ujarnya.

_{Diskon Listrik}

 PT PLN (Persero) memberlakukan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan yang berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025.

Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 dalam bentuk promo diskon tambah daya listrik 50 persen melalui program Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Syarat Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Promo tambah daya listrik 50 persen dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

“Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau,” ujar Adi di Jakarta. 

_{Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua Bersinergi dengan Pemerintah Daerah}

Tanah Papua dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Papua juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hingga jasa konstruksi.

Partai Perindo hadir di Bumi Cendrawasih untuk bersinergi dengan pemerintah daerah memajukan Papua.

Hal itu diungkapkan Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), DPW Partai Perindo Papua di sebuah hotel di kawasan Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Jumat (24/10/2025).

“Papua memiliki potensi besar di sektor ekonomi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Perindo siap mendukung program pemerintah daerah demi kemajuan tanah Papua,” ujar Michael.

Kegiatan ini kata dia bertujuan memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus menegaskan komitmen Perindo yang disebut Partai Kita itu dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang di Provinsi Papua.

‘’Kehadiran Partai Perindo di Papua bukan sekadar pelengkap verifikasi politik, melainkan sebagai partai yang dipercaya untuk mewujudkan harapan masyarakat,’’ujarnya.

Michael juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Mathius Derek Fakhriri dan Aryoko Rumaropen sebagai bukti nyata kontribusi Perindo dalam pembangunan daerah.

_{Presiden Prabowo Bertemu Presiden Brasil}

 Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengaku memiliki harapan tinggi untuk dapat memperbarui kemitraan strategis dan menjalin perjanjian baru dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini. 

“Saya datang ke sini dengan harapan tinggi untuk memperbarui kemitraan strategis kita, menjalin perjanjian baru,” kata Presiden Lula saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

“Saya berharap kunjungan ke Indonesia ini dapat menjamin manfaat politik, ekonomi, sosial, ilmiah, dan ekonomi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Brasil,” tambahnya.

Terlebih, Presiden Lula mengakui dirinya tidak memungkiri, bahwa dua bangsa ini masih kurang dalam peningkatan kesejahteraan, sehingga membutuhkan program-program sosial. 

Namun tak hanya mencakup perdagangan bilateral, pembaruan kerja sama juga difokuskan pada sektor baru seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan). 

“Pusat data yang akan memperdalam inovasi ilmiah dan teknologi kita, meningkatkan hubungan antaruniversitas kita, dan menyeimbangkan kebijakan perdagangan di antara keduanya. Kebijakan ini harus saling menguntungkan,” kata Lula.

Lebih lanjut, Lula menyebut Indonesia adalah mitra strategis bagi Brasil. Oleh karenanya, Lula mengharapkan kunjungannya ke Indoensia sejak 17 tahun yang lalu berada dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara Brasil dan Indonesia.

_{Penyebar Meme Provokatif Bahlil Lahadalia Dilaporkan}

 Sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga sebagai buzzer penyebar hoaks, ujaran kebencian, hingga meme provokatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Bareskrim Polri, hari ini.

Pihak yang melaporkan akun-akun tersebut adalah organisasi relawan Pilar 08. Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan tindakan para pemilik akun tersebut tidak dapat ditoleransi karena dianggap menghasut masyarakat untuk membenci Bahlil Lahadalia.

“Tindakan itu bukanlah bagian dari upaya kritik terhadap kebijakan pejabat publik, melainkan upaya menghasut permusuhan dan kebencian kepada Bahlil Lahadalia selaku Dewan Pembina Pilar 08,” ujar Kanisius, Senin (20/10/2025).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pilar 08, Arianto Burhan Makka, menegaskan pihaknya menghormati kebebasan berekspresi, asalkan tidak mengandung fitnah atau ujaran kebencian.

“Kami menghormati kebebasan berekspresi, namun fitnah dan ujaran kebencian yang mengancam reputasi serta ketertiban publik tidak dapat ditoleransi,” kata Arianto.

_{Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan}

 Cara mudah klaim dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan meski belum pensiun. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan dana JHT hingga Rp15 juta dari sebelumnya Rp10 juta melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Kebijakan menaikkan jumlah dana JHT yang dapat dicairkan menjadi Rp15 juta berlaku sejak Mei 2025. Penambahan limit klaim pada aplikasi JMO merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan digital. 

Klaim JHT kini jauh lebih mudah berkat digitalisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan lewat aplikasi JMO. Tanpa perlu antre atau ke kantor cabang, cukup lewat ponsel klaim JHT hingga Rp15 juta bisa langsung diproses dengan cepat dan praktis.

JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Acuan pencairan JHT saat ini masih mengacu ke peraturan lama di peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu usia 59 tahun untuk mencairkan dana dari program tersebut. Di mana pencairan JHT bisa dilakukan sebelum peserta memasuki usia pensiun (59 tahun) meski pencairan ini hanya dapat dilakukan sebagian.

Namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 untuk pencairan JHT sebelum masa pensiun.

_{Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto}

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD terkait dugaan mark up di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Setyo berharap apa yang diinformasikan Mahfud MD di sebuah siniar itu memiliki data pendukung yang lengkap.

“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” ujar Setyo saat ditemui di sebuah Hotel di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025) malam.

Saat ini KPK belum mendapatkan informasi serupa dengan apa yang dikatakan Mahfud. Dengan demikian, kata dia,  tergantung Mahfud apakah akan menyerahkan informasi tersebut langsung ke KPK.

“Saya yakin beliau mungkin punya (dokumen pendukung), tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujar Setyo.

Namun dia tidak menegaskan apakah KPK akan menjemput bola untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh Kedeputiaan di KPK.

“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” tandasnya.

_{Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas}

Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini dikenal sebagai The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment, merupakan kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa inisiasi hukum internasional ini merupakan upaya untuk memajukan ekosistem musik agar para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, juga unsur publisher right untuk karya jurnalistik masuk dalam salah satu poin usulan. 

“Inisiasi ini sebenarnya kita dorong, salah satunya untuk kemajuan ekosistem musik kita, karena kalau nilai manfaat ekonomi tidak kita dapatkan maka tentu kreasi berikutnya tidak bisa kita harapkan,” ujar Supratman dalam pertemuan dengan seluruh duta besar dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara daring, dikutip, Rabu (15/10/2025).

Proposal yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia ini tidak akan bertentangan dengan kerangka hukum yang telah berjalan di negara-negara lainnya. Sebaliknya, akan mendukung negara-negara anggota WIPO yang turut menjadi objek distribusi royalti. 

“Saya percaya diri, ini akan berhasil. Kita tidak akan berbenturan secara langsung antara negara-negara besar juga industri yang mereka miliki. Usulan proposal kita justru menciptakan keadilan,” kata Supratman