VIEWSHOOT

_{Mendagri Tito Karnavian (}

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan penyebab terjadinya aksi penjarahan di sejumlah daerah terdampak banjir, khususnya di Sibolga, Sumatera Utara. Menurutnya, aksi itu dipicu kondisi masyarakat yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan pasokan logistik pascabencana.

“Tadi masalah penjarahan, ya ini beberapa daerah yang terjadi, kebanyakan yang terekspos di daerah Sibolga. Karena memang banyak daerah yang terisolir tadi, dan enggak gampang untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

“Dropping-nya cukup. Sekarang kita lagi mencari daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakatnya memerlukan bantuan. Kalau bisa darat, darat; kalau enggak bisa darat, laut; enggak bisa juga, lewat udara. Banyak yang dropping juga menggunakan udara,” pungkasnya.

_{Kemendagri dan Setmilpres Verifikasi Lapangan Ruang Terbuka Hijau di Manado}

Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan atas usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua Tim Pengusul Amran, MT mengatakan bahwa calon penerima Tanda Kehormatan ini sudah melewati tahapan verifikasi administrasi dan teknis serta lolos verifikasi dari 4 (empat) Lembaga hukum antara lain BIN, KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI.

“Kamu melaksanakan verifikasi dan peninjauan lapangan, tahapan ini merupakan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan” ujar Amran, Sabtu (29/11/2025).

Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menegaskan, bahwa hasil peninjauan lapangan ke Kota Manado ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Setmilpres dalam rangka menindaklanjuti laporan atas usulan tanda kehormatan dimaksud dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.

“Kami berada disini dalam rangka memperkuat usulan Kemendagri dan melihat fakta lapangan terkait dengan program Pengembangan Wisata Bahari Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang diusulkan sebagai inovasi yang dilakukan oleh Andrei Angouw sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya” ujar Sandy.

_{Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii (Instagram)}

Kampus Oxford University akhirnya mencantumkan nama peneliti asal Indonesia terkait penemuan bunga langka Rafflesia Hasseltii. Hal ini setelah Oxford dikritik masyarakat Indonesia di media sosial. 

Diketahui, postingan Oxford terkait penemuan Rafflesia hasseltii di Sumatera Barat (Sumbar) tak mencantumkan satu pun nama peneliti lokal yang terlibat. 

Hal ini menuai amarah warganet Indonesia. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turun tangan. Lewat komentar tajamnya, dia menegaskan: ilmuwan Indonesia bukan figuran.

Padahal peneliti Oxford yang terjun langsung, Chris Thorogood, justru memberi kredit lengkap di akun pribadinya.

Terkait hal ini, Oxford kemudian membuat unggahan baru. Dalam postingan terbarunya, disebutkan para peneliti Indonesia yang terlibat beserta sang pemandu. 

“Minggu lalu, Chris Thorogood bekerja sama dengan pahlawan konservasi lokal Septian (Deki) Andriki dan pemandu lokal mereka Iswandi dari melihat Rafflesia hasseltii di Sumatra,” demikian keterangan postingan tersebut, dikutip pada Jumat (28/11/2025).

“Ekspedisi mereka didukung oleh Joko Witono dan Agus Susaty, yang bimbingannya membantu mewujudkan perjalanan ini. Melihat bunga ini mekar merupakan pencapaian tim yang luar biasa,” katanya.

_{Effendi Gazali Sebut Aneh Ijazah Tak Ada Tanda Tangan Pembimbing di Lembar Pengesahan (tangkapan layar iNews)}

Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyebutkan, ijazah tanpa adanya tanda tangan dosen pembimbing dan dekan di lembar pengesahan merupakan hal aneh. 

Ia mengungkapkan hal itu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli?” di iNews, Selasa (25/11/2025).

“Aneh. Harus ada (tanda tangannya-red). Tujuan saya ingin mengatakan, kenapa bisa tidak ada tanggalnya, mungkin lupa, oke saya berpikir positif, atau mungkin pembimbing atau dekannya sudah berpulang tidak bisa lagi dimintakan tanda tangannya,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, terkait ijazah Jokowi, sejatinya seseorang untuk mendapatkan ijazah itu harus melalui prosesnya dahulu, diawali mendaftar, kuliah, lalu ada KKN, ada wisuda dan segala macamnya. Di tengah-tengah perjalanan untuk mendapatkan ijazah itu, ada proses pembuatan skripsi.

“(Proses skripsi itu-red) ada perbaikan, kadang-kadang habis ujian skripsi ada perbaikan atau lolos langsung, yang mau saya katakan tugas pada bapak ibu di rumah, coba lihat di semua skripsi kita, itu pasti ada sesudah kita ujian skripsi itu nanti bisa lulus langsung bisa ada perbaikan, tapi kemudian ada tanggal pengesahan dari skripsi kita, yang mana ditandatangani pembimbing, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, lalu dekannya. Ada tanggalnya kok di situ. Ini sahku, mana sahmu,” tuturnya.

_{Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026 (Foto: Okezone)}

 Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pemerintah menyiapkan kuota sertifikasi halal gratis untuk 1,35 juta UMKM pada tahun 2026.

Haikal menjelaskan, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong industri halal di Indonesia. Sebagai langkah awal, sertifikasi menjadi hal yang penting agar produk memiliki bukti tercatat oleh negara sebagai bukti halal.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tahun depan kita mendapatkan 1,35 juta pengusaha digratiskan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Haikal dalam media gathering dikutip Minggu (23/11/2025).

Pada tahun 2024, Pemerintah memberikan kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha atau self declare.

Sertifikasi halal gratis ini, lanjutnya dipastikan memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Pertama, UMK memperoleh kemudahan karena mendapatkan pendampingan dari para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini berjumlah 115.450 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

_{Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.}

Anggota parlemen oposisi Ukraina, Aleksey Goncharenko, telah menerbitkan teks rencana perdamaian yang konon diajukan ke Kyiv oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) minggu ini.

Anggota parlemen tersebut mengunggah di media sosial apa yang tampak seperti tangkapan layar dokumen elektronik berbahasa Ukraina yang merinci rencana perdamaian 28 poin untuk mengakhiri permusuhan antara Moskow dan Kyiv.

Sebelumnya pada hari itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah mengajukan rancangan rencana barunya kepada Kyiv. Pemerintah Ukraina tidak merinci isinya, hanya menyatakan kesediaan untuk membahasnya dan menambahkan bahwa “menurut penilaian pihak Amerika”, rencana tersebut “dapat membantu menyegarkan kembali diplomasi.”

Menurut dokumen yang diunggah Goncharenko, AS akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, dan Rusia akan menyepakati pakta non-agresi dengan Kyiv dan Eropa. Sementara itu, NATO juga akan menghentikan ekspansinya ke dekat wilayah Rusia.

_{Mayjen TNI Achmad Adipati/ist}

 TNI Angkatan Darat menanggapi isu Mayjen TNI Achmad Adipati menjadi beking salah satu pihak dalam sengketa lahan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Achmad Adipati menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

“Tuduhan bahwa yang bersangkutan (Achmad Adipati) membekingi salah satu pihak dalam sengketa lahan tersebut tidaklah benar,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Donny Pramono saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).

Jenderal Kopassus ini menegaskan, TNI AD tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalitasnya.

Dengan demikian TNI AD juga tidak pernah mengarahkan ataupun menugaskan personelnya untuk terlibat dalam urusan yang bukan menjadi kewenangan institusi.

Namun dia juga tidak membantah, bahwa Achmad Adipati berada di Makassar, Sulawesi Selatan saat eksekusi lahan JK berlansung. Meski demikian, kehadirannya di Makassar hanya murni dalam rangka menghadiri rangkaian acara yang bersifat pribadi.

Kegiatan itu berupa lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan seangkatan Lemhannas beliau, serta pertemuan internal membahas rencana persiapan reuni mantan anggota Denintel Makassar.

“Seluruh kegiatan tersebut kebetulan berlangsung di kawasan yang lokasinya berdekatan dengan area yang kemudian menjadi perhatian publik,” kata Donny.

_{Anggota DPR RI Dapil Madura, Slamet Ariyadi}

 Anggota DPR RI Dapil Madura, Slamet Ariyadi, mengawal wacana pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Pasalnya, KEK Tembakau berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Madura.

Slamet mengatakan,  inisiatif Komunitas Muda Madura (Kamura)  mengangkat isu strategis tentang tata niaga dan industrialisasi tembakau sebagai langkah penting yang patut dihargai.

“Saya mengapresiasi Kamura. Membahas KEK Tembakau bukan hal mudah, tapi justru Kamura berani memulai. Ini inisiatif besar untuk Madura,”ujar Slamet dalam FGD KEK Tembakau, di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan,  Jawa Timur, Senin (17/11/2025).

Slamet mengaku konsisten memperjuangkan sektor strategis Madura: tembakau, garam, sapi Madura, hingga isu pemekaran provinsi Madura sejak dia dilantik menjadi angora DPR RI.

“Kesejahteraan petani tembakau harus diprioritaskan. Saya bersuara sejak lama. Garam, sapi Madura, dan potensi SDA Madura harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat Madura,”ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa Madura bukan daerah 3T, tetapi sering terlupakan dalam prioritas pembangunan nasional.

“Madura tidak termasuk daerah tertinggal, tapi terlupakan. Karena itu kami perjuangkan agar Madura menjadi provinsi. Potensinya besar, tetapi ruang politiknya kecil,”kata dia.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menegaskan komitmennya untuk mengawal KEK Tembakau di DPR RI.

hipmibelu.org

_{Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan melakukan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan, pekan depan. Kunjungan kerja ini ia lakukan untuk memastikan isu perihal pakan untuk Harimau yang dibawa pulang oknum untuk dikonsumsi di rumah.

“Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Kalau saya jawab sekarang, pasti saya ngarang,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku bahwa dia sebenarnya memiliki hewan Harimau yang dititipkan di Ragunan. Maka dia tahu persis perkembangan hewan peliharaan jika memang ada indikasi korupsi.

“Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada yang mau dikorupsi untuk itu,” ujar dia.

Adapun isu pakan Harimau yang dibawa pulang ini berawal dari unggahan akun TikTok @quotes13. Dari video yang diunggah memperlihatkan aktivitas Harimau yang tengah mondar-mandir tanpa henti.

_{Pratikno: Pesantren Jaga Indonesia Tetap Damai dan Toleran}

 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memperkuat lembaga yang menjadi “detak jantung bangsa” itu.

“Para kiai, ibu nyai, dan jutaan santri yang memilih jalan ilmu serta pengabdian adalah energi moral bangsa ini,”ujar Pratikno dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang digelar di UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (13/11/2025).

Dari pesantren lahir semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air bagian dari iman) yang menjaga Indonesia tetap damai dan toleran,” sambungnya.

Pratikno memaparkan data Kementerian Agama menunjukkan terdapat lebih dari 42 ribu pesantren dengan 12,5 juta santri di seluruh Indonesia.

Menurutnya, angka itu bukan sekadar statistik, namun potensi sosial luar biasa untuk memperkokoh persatuan nasional. Dia juga mengingatkan bahwa masih banyak pesantren berjuang dengan keterbatasan infrastruktur, sanitasi, dan gizi santri.