Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang disaksikan sejumlah pengurus DPP Partai Perindo.
“Jadi, kita sudah menetapkan Ketua DPW Partai Perindo, yaitu Saudara Ahmad Jazuli, dan juga Sekretaris DPW Partai Perindo, Saudara Bagus Priyo Zatmiko,” kata Ferry di Kantor DPP Partai Perindo.
“Kami menyerahkan kepada kedua beliau untuk memimpin DPW Jawa Timur,” sambungnya.
Indonesia berencana mengembangkan kapasitas energi terbarukan hingga 50.000 Megawatt (MW) dalam 10 tahun mendatang.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, Indonesia berencana mengembangkan kapasitas energi terbarukan hingga 50.000 Megawatt (MW) dalam 10 tahun mendatang. Untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut, dibutuhkan investasi sekitar Rp 1.650 triliun, membuka peluang pembiayaan bagi perbankan nasional.
“Di RUPTL kita sekarang untuk 2025 sampai dengan 2035, kita 50 Gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Baik air, kemudian matahari. Dengan total investasi kurang lebih sekitar Rp 1.650 triliun,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam paparannya di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (14/2).
Ia menilai proyek energi terbarukan tersebut menjadi peluang strategis bagi perbankan nasional karena memiliki jaminan pembelian. Keterlibatan bank dalam negeri dinilai penting agar manfaat pembiayaan tetap berputar di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini peluang-peluang yang menjadi trigger (pemicu) pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau teman-teman perbankan nasional tidak membeli ini (berinvestasi), pasti perbankan asing dengan bunga yang lebih murah akan masuk. Dan ini yang kita tidak inginkan,” kata Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar dan beragam untuk mendukung target ketahanan energi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah delegasi Republik Islam Pakistan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Pertemuan tersebut menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga kerja sama multilateral.
Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan kedekatan historis hubungan kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum kemerdekaan masing-masing.
“Pakistan dan Indonesia adalah dua negara bersaudara. Secara historis, kita telah menjalin hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita,” ujar Zahid dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Menurut Zahid, Pakistan dan Indonesia selama ini telah bekerja sama erat di berbagai sektor strategis. Momentum penguatan hubungan tersebut, lanjutnya, semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada bulan lalu sebagai titik penting dalam hubungan bilateral kedua negara.
“Bulan lalu, ketika Presiden Indonesia, Yang Mulia Prabowo Subianto, mengunjungi Pakistan, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah titik balik yang signifikan dalam hubungan bilateral kita yang sudah sangat baik,” tuturnya.
Zahid juga memaparkan intensitas kunjungan pejabat tinggi kedua negara semakin meningkat. Di antaranya kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Kesehatan Pakistan yang berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran fee proyek kepada Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Hal tersebut didalami saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur, Reza Maullana Maghribi, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur periode 2021–2022, Senin 9 Februari 2026.
“Saksi didalami berkaitan dengan plotting proyek-proyek yang berkaitan dengan saudara SDW, khususnya untuk proyek-proyek di DJKA wilayah Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (10/2/2026).
“Termasuk juga didalami berkaitan dengan dugaan fee proyek yang mengalir kepada saudara SDW,” sambungnya.
Selain dalam perkara DJKA, Sudewo juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes). Terkait hal tersebut, menurut Budi, nantinya akan dilakukan dakwaan kumulatif.
“Dengan dua penyidikan yang berjalan untuk tersangka yang sama, yaitu saudara SDW, tentunya nanti juga bisa dilakukan dakwaan kumulatif supaya prosesnya menjadi lebih efektif untuk tersangka SDW,” ujarnya.
Setidaknya delapan orang tewas dan ribuan mengungsi setelah Topan Tropis Penha, yang dikenal secara lokal sebagai Basyang, menyebabkan banjir parah di wilayah Cagayan, Filipina utara, menurut laporan media lokal pada Sabtu (7/2/2026).
Empat anggota satu keluarga tewas akibat tanah longsor di Kota Cagayan de Oro, menurut Inquirer. Empat korban jiwa lainnya dilaporkan dari Iligan dan Agusan del Norte.
Topan tersebut juga membawa banjir besar ke Visayas Barat, Pulau Negros, Visayas Tengah, dan Caraga, menyebabkan lebih dari 64.000 orang mengungsi, kata Dewan Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen.
Pihak berwenang memindahkan 16.528 keluarga ke 480 pusat evakuasi, sementara banyak lainnya mencari perlindungan di tempat lain.
Badan meteorologi Filipina mengatakan Basyang melemah menjadi daerah tekanan rendah (LPA) pada Sabtu pagi setelah melakukan lima kali pendaratan di Mindanao dan Visayas.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengungkap kronologi Abdullah Syauqi Jamaludin, pelaku yang meracuni ibu dan saudara kandungnya hingga tewas di Warakas, Jakarta Utara. Syauqi pun telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Pelaku membeli zat tersebut di warung, kemudian dia kembali ke rumahnya mencampurkan zat tersebut dalam panci yang di situ sudah ada rebusan tehnya,” kata Erick saat konferensi pers di Polres Jakarta Utara, Jumat (6/2/2026).
Erick mengungkapkan pelaku tidak sekadar mencampur racun, tetapi memastikan para korban mengonsumsinya saat tidak berdaya. Teh yang telah dicampur racun tikus tersebut dipindahkan ke cangkir sebelum diberikan kepada korban.
“Kemudian rebusan ini dimasukkan lagi ke dalam sebuah cangkir. Kemudian dari cangkir disuapi ke mulut ke para korban ketika korban terlelap tidur. Kemudian korban meninggal dunia,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua tahap yang dilakukan AS untuk memastikan nyawa anggota keluarganya melayang. “Ada dua proses yang dilakukan pelaku. Pertama, korban dibuat pingsan dengan metode tertentu. Kemudian proses kedua setelah memastikan korban pingsan namun belum MD (meninggal dunia), dia menyendokkan racun lagi ke dalam mulut korban,” ungkapnya.
Untuk diketahui, peristiwa tragis ini merenggut nyawa Siti Solihah (50), serta dua anak lainnya yakni Afiah Al Adilah Jamaludin (28) dan Adnan Al Abrar Jamaludin (14). Ketiganya ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di rumah kontrakan mereka.
AS yang merupakan anak ketiga di keluarga tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis untuk menutupi jejaknya. Namun, bukti toksikologi dari Puslabfor dan keterangan saksi-saksi akhirnya membongkar siasat bulus pelaku pada 4 Februari 2026.
Hermawan menyebut, muncul kekeliruan terkait sejumlah kebijakan Kapolri termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden
“Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” kata Hermawan dalam acara bedah buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan di STIK, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, hal tersebut juga mengulas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, khususnya dalam penanganan kasus besar yang berdampak pada institusi.
“Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” ucapnya.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kemendagri di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
“Dalam rangka Indonesia ASRI, terus terang saja saya minta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan spanduk-spanduk terlalu banyak,” kata Prabowo.
Ia menuturkan kisahnya yang menemui banyak spanduk saat mengunjungi Balikpapan, pun dengan wilayah kediamannya.
“(Spanduk bertulis) ayam goreng pesen satu dapat 1 free.’ Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang enggak mau lihat spanduk,” tutur Prabowo.
Lantas, Prabowo menyinggung Bogor merupakan kota paling indah pada zaman dulu. Bahkan, kata dia, Presiden ke-1 RI Soekarno, lebih senang di Bogor daripada Jakarta.
“Dari dulu aku pengin tinggal di Bogor. akhirnya jadi Presiden ya tinggal di bogor. Saudara-saudara terlalu banyak spanduk baliho iklan, tolong ditertibkan,” ucap Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Ferry usai menghadiri peringatan Harlah ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
“Saya mewakili DPP Partai Perindo menghadiri Harlah 100 Tahun NU. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa ini,” ujar Ferry
Ia menyoroti tema Harlah kali ini yang berfokus pada pengawalan Indonesia Merdeka menuju peradaban mulia. Menurut Ferry, visi tersebut relevan dan krusial bagi posisi Indonesia di kancah global.
“Saya pikir tema mengawal dan membersamai kemerdekaan sangat penting untuk menuju peradaban dunia,” katanya.
Terdakwa dalam perkara ini antara lain Delpedro Marhaen, Muzzafar Salim, dan Syahdan Husein.
Dalam persidangan, Ramadhan dicecar mengenai kesaksiannya yang mengaku menjadi korban pemukulan saat melakukan pengamanan unjuk rasa.
Ramadhan menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat dirinya bertugas menjaga kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 25 Agustus 2025. Ketika situasi unjuk rasa memanas dan massa mulai melempari petugas dengan batu, polisi memukul mundur massa ke arah Pejompongan.
Di sisi lain, Ramadhan mengaku saat itu juga berusaha melindungi rekan sesama anggota kepolisian. Namun, dari jarak dekat, ia justru diserang oleh massa aksi.
“Setelah dari atas ini, massa aksi memukul bagian kaki saya, tapi saya tidak terlalu mengetahui pelakunya,” ujar Ramadhan di persidangan.
