Ellison melaporkan diri ke penjara federal tingkat keamanan rendah di Connecticut pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat. Ia bakal hidup 2 tahun di balik jeruji.
Pengadilan menyatakan Ellison ikut berperan dalam kasus penipuan dan persekongkolan jahat di balik kebangkrutan FTX, platform yang sempat menjadi bursa aset kripto terbesar di dunia.
Hakim tetap memutuskan hukuman penjara ke Ellison meskipun jaksa dan pengacara memberikan rekomendasi hukuman di luar penjara. Menurut Hakim Lewis Kaplan, Ellison tetap harus dijebloskan ke penjara sebagai peringatan bagi orang lain yang berniat melakukan penipuan.
Ellison adalah mantan CEO Alameda Research, perusahaan dana kelolaan yang terafiliasi dengan FTX. Alameda menggunakan tanpa izin dana nasabah FTX sekitar US$ 8 miliar. Modal tersebut digunakan Alameda untuk diperdagangkan.
Sebulan setelah FTX bangkrut, Ellison langsung mengaku bersalah dan menerima kesepakatan dengan jaksa untuk bekerja sama.
Saat sidang pembacaan putusan hakim, Ellison membacakan pernyataan sambil menangis. Ia meminta maaf kepada orang yang “tersakiti” dan menyesal karena tidak cukup berani untuk meninggalkan FTX dan SBF.
Di sisi lain, Bankman-Fried memilih untuk menjalani sidang. Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dan hartanya disita senilai US$ 11 miliar.
Dilaporkan, negara bagian Utara Uttarakhand bakal menjatuhkan hukuman denda hingga 100 ribu rupee atau sekitar Rp18,7 juta (asumsi kurs Rp187,65/rupee) bagi para pedagang kuliner yang jorok. Sementara itu, Pradesh akan memperkenalkan undang-undang (UU) yang ketat untuk menangani masalah ini.
Selain menjatuhkan hukuman denda, Pemerintah Uttarakhand juga disebut akan memerintahkan polisi untuk memverifikasi staf hotel dan memasang kamera CCTV di dapur.
Di Uttar Pradesh, Kepala Menteri, Yogi Adityanath mengatakan bahwa untuk menghentikan insiden terkait makanan itu, polisi harus memverifikasi setiap karyawan. Negara juga berencana akan mewajibkan pusat makanan untuk menampilkan nama-nama pemiliknya.
Selain itu, koki dan pelayan juga bakal diperintahkan untuk mengenakan masker dan sarung tangan, serta memasang kamera CCTV di hotel dan restoran.
Menurut laporan, Adityanath juga berencana untuk membawa dua tata cara yang akan menghukum meludah makanan dengan penjara hingga 10 tahun.
Para pejabat mengatakan bahwa India perlu memiliki UU yang ketat untuk mencegah agar para pedagang tidak melakukan hal jorok pada sektor pangan. Namun, para pemimpin oposisi dan ahli hukum telah mempertanyakan kemanjuran UU ini dan menuduh bahwa itu juga dapat disalahgunakan untuk memfitnah komunitas tertentu.
Para pemimpin oposisi di dua negara yang diperintah oleh BJP pun telah mengkritik arahan baru tersebut. Dalam pendapatnya, UU itu disebut dapat digunakan untuk menargetkan umat Islam dan pemerintah dituding bakal menggunakan perintah itu untuk pengalihan dari isu utama di India, seperti pengangguran dan inflasi meroket.
Surat kabar India, Express pun mengkritik tata cara yang diusulkan oleh Negara Uttar Pradesh dengan mengatakan bahwa mereka “bertindak sebagai peluit anjing [sektarian] komunal yang memangsa gagasan mayoritas tentang kemurnian dan polusi, serta menargetkan minoritas yang sudah tidak aman”.
Arahan dan tindak lanjut pemerintah India ini menyusul dari video yang beredar di media sosial dan belum diverifikasi terkait pedagang jorok. Dalam video tersebut, tampak pedagang meludahi makanan di kios dan restoran lokal, serta mencampurkan urin ke dalam masakan.
Pada saat yang bersamaan, video tersebut juga diklaim sebagai bahan kampanye dan provokasi yang menargetkan umat Muslim. Namun, hal ini kemudian dibantah oleh situs web pemeriksa fakta.
Dalam klaim di media sosial, sejumlah pihak menyebut bahwa pedagang jorok yang meludahi dan mencampurkan urin ke dalam makanan adalah perempuan beragama Islam. Namun, pihak kepolisian kemudian mengidentifikasi pelaku beragama Hindu.
Sebagai informasi, kuliner adalah subjek sensitif di India yang beragam secara budaya karena mereka saling terkait dengan agama dan sistem kasta negara itu.
Norma dan tabu di sekitar makanan terkadang memicu bentrokan antara masyarakat dan perasaan tidak percaya. Akibatnya, gagasan tentang keamanan makanan juga terjerat dengan aturan agama yang terkadang digunakan sebagai motif dari sebuah insiden.
Keamanan pangan juga telah menjadi perhatian utama di India. Menurut prediksi keamanan pangan dan otoritas standar (FSSAI), makanan yang tidak aman menyebabkan sekitar 600 juta infeksi dan 400 ribu kematian setiap tahun.
Menurut para ahli, ada berbagai alasan di balik keamanan pangan yang buruk di India, yakni penegakan hukum keamanan pangan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran. Dapur sempit, peralatan kotor, air yang terkontaminasi, praktik transportasi, dan penyimpanan yang tidak tepat juga disebut sebagai masalah dari keamanan pangan.
Petrosea mengatakan stock split ini diharapkan dapat membuat harga sahamnya menjadi lebih terjangkau bagi investor pasar modal. Terutama bagi investor perorangan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan saham itu.
“Harga saham yang lebih terjangkau diharapkan akan meningkatkan permintaan atas saham Perseroan, menarik minat para calon investor baru dan memperluas basis pemodal, baik kelompok pemodal nasional maupun pemodal asing, serta klasifikasi pemegang saham perorangan dan badan usaha,” kata manajemen PTRO dalam prospektus yang dikutip Kamis (7/11/2024).
Petrosea menyatakan bahwa pemecahan saham tidak berdampak negatif terhadap posisi keuangannya.
Untuk melakukan aksi ini, Petrosea bakal meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang bakal digelar pada 16 Desember 2024 mendatang.
Berdasarkan RTI Business, saham PTRO melesat 5,01% pada sesi I perdagangan Kamis (7/11/2024). Saham itu berada di posisi 17.850 per pukul 10.19 WIB. Lantas, jika mengacu harga saat ini, stock split akan membuat saham PTRO menjadi Rp1.785 per saham.
Berikut jadwal stock split PTRO:
-Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi: 27 Desember 2024
-Tanggal awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi: 30 Desember 2024
-Tanggal terakhir penyelesaian perdagangan dengan nilai nominal lama: 2 Januari 2025
-Recording date: 2 Januari 2025
-Tanggal distribusi saham dengan nilai nominal baru: 3 Januari 2025
-Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 3 Januari 2025
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan kebijakan larangan media sosial untuk anak adalah upaya Australia menjadi yang terdapan dalam pelindungan anak.
“Media sosial mencederai anak-anak kita dan saya nyatakan ini waktunya berakhir,” kata Albanese dalam konferensi pers yang dikutip Reuters, Kamis (7/11/2024).
Batas usia 16 tahun untuk pengguna media sosial di Austral berlaku paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya, Australia akan mewajibkan sistem verifikasi usia agar anak tidak bisa mengakses media sosial.
Albanese menyatakan penggunaan media sosial berlebihan menimbulkan risiko kesehatan mental dan fisik pada anak. Ia menyorot risiko perasaan negatif atas bentuk tubuh pada anak perempuan dan peredaran konten misoginis yang menargetkan anak laki-laki.
“Jika Anda anak berusia 14 tahun dan melihat hal seperti ini, saat hidup berubah cepat dan beranjak dewasa, bakal sangat berat. Apa yang kami lakukan adalah mendengar dan mengambil tindakan.” katanya.
Rancangan undang-undang larangan media sosial untuk anak akan diajukan di parlemen tahun ini. Aturan akan berlaku 12 bulan sejak RUU disahkan menjadi UU.
Partai oposisi pemerintah Australia, Partai Liberal, menyatakan dukungannya atas larangan tersebut. Australia tidak akan memberikan pengecualian dalam larangan media sosial tersebut, termasuk anak yang mendapatkan izin dari orang tua. Larangan juga berlaku bagi anak yang sudah memiliki akun media sosial.
“Tanggung jawab akan dibebankan pada platform media sosial untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah membatasi akses. Tanggung jawab bukan ada di orang tua atau para remaja,” kata Albanese.
Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland menyatakan platform media sosial yang dikenai tanggung jawab adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan X yang dulu bernama Twitter. Platform streaming seperti YouTube juga akan diatur oleh Australia.
Per pukul 13:56 WIB, terpantau dari 20 saham BUMN, 13 saham terpantau terkoreksi. Bahkan, ketiga saham perbankan pun berjatuhan pada hari ini.
Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi yang paling parah koreksinya dari sisi perbankan yakni ambruk 4,69% ke posisi Rp 6.600/unit. Berikutnya ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang juga ambrol 4,63% ke Rp 5.150/unit.
Selain perbankan, saham PT Timah Tbk (TINS) sejatinya menjadi yang paling parah koreksinya yakni anjlok 5,59% ke Rp 1.435/unit.
Ambruknya saham tiga saham perbankan Himbara dan beberapa saham BUMN lainnya terjadi di tengah rencana pemerintah yang akan merampingkan jumlah perusahaan BUMN dan rencana pembentukan superholding BUMN, Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Berdasarkan informasi yang beredar, Danantara akan menaungi tujuh BUMN besar di Indonesia, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) beserta dengan besaran dana kelolaannya pada 7 November 2024 mendatang.
Prabowo juga telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Tanggal 7, lokasinya di gedung Suroso (kantor Danantara),” kata Kepala BP Danantara Muliaman Hadad dikutip Rabu (6/11).
Dari informasi yang dihimpun kantor Danantara terletak di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara Wakil Ketua BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menyebut presiden Prabowo akan hadir pada peresmian itu. Terkait regulasi BP Danantara juga masih dipersiapkan. Begitu juga dengan rencana revisi Undang-Undang BUMN.
Muliaman juga sudah menyebut tugas dan wewenang BP Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan RI yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Muliaman mengungkapkan nantinya akan ada konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan. Dirinya menampik bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru yang Dia pimpin.
Tak hanya itu saja, Kementerian BUMN terus berupaya melakukan transformasi yang salah satunya menggabungkan sejumlah bisnis perusahaan sejenis. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, selain menyatukan BUMN sektor karya, Ia juga mengusulkan untuk melakukan hal yang sama pada sektor lainnya.
Erick sebelumnya juga menyatakan akan merampingkan jumlah BUMN menjadi 30 entitas yang terdiri dari 11 klaster. Pada kepemimpinan di Kementerian BUMN periode sebelumnya, Erick telah merampingkan 114 BUMN yang terdiri dari 24 klaster, menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster.
Airlangga mengatakan kunjungan Prabowo ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat. “Bapak Presiden juga akan ke China dalam minggu ini dan ke Amerika,” kata Airlangga dikutip Rabu, (6/11/2024).
Selain melakukan kunjungan kenegaraan, Airlangga membeberkan Prabowo juga akan menghadiri sejumlah pertemuan internasional. Di antaranya pertemuan G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Airlangga mengungkapkan dalam lawatan tersebut, Prabowo akan bertemu dengan banyak pemimpin negara. Dalam pertemuan itu, kata dia, Prabowo akan mendorong mereka untuk berinvestasi di RI.
“Tentu banyak akan ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara dan tentunya kita bisa mendorong agar investasi bisa lebih ditingkatkan,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke China, pada 8-10 November mendatang. Dalam pernyataannya, Kemlu menyebut kunjungan Prabowo ini merupakan undangan dari Presiden China Xi Jinping. Maka itu, dalam kunjungannya, Prabowo akan bertemu Xi Jinping serta pimpinan tinggi China lainnya
Melansir dari AFP, gunung tertinggi di Negeri Sakura itu dilaporkan masih belum “diselimuti” salju hingga akhir Oktober 2024 ini. Padahal, biasanya puncak Gunung Fuji sudah mulai tertutupi salju usai musim panas berakhir dan musim dingin tiba pada awal Oktober.
Sementara menurut laporan CNN International, biasanya Gunung Fuji akan mulai ditutupi salju awal-awal Oktober, meskipun sebagian besar mencair karena suhu yang menghangat.
Menurut Kantor Meteorologi setempat, wajar jika fenomena ini menjadi perhatian publik. Sebab, “polosnya” Gunung Fuji pada 2024 ini adalah yang pertama kalinya sejak 130 tahun terakhir atau pada 1894 silam. Menurut lembaga yang sama, hal ini diakibatkan oleh kondisi musim panas ekstrem yang melanda Jepang pada 2024.
“Akibat suhu tinggi di Jepang terus berlanjut, sejak musim panas dan hujan tidak ada salju yang turun,” jelas petugas meteorologi di Kofu, Shinichi Yanagi, dikutip dari CNN Internasional, Selasa (5/11/2024).
Menurut catatan Badan Meteorologi setempat, suhu rata-rata bulan Juni hingga Agustus mencapai 1,76 derajat celcius dari tingkat normal. Angka ini jauh lebih tinggi dari rekor 1,08 derajat pada 2010.
Saat musim gugur, beberapa daerah tetap hangat. Analisis kelompok Climate Central menyatakan bahwa 74 kota mencatat suhu 30 derajat Celcius atau lebih tinggi pada pekan pertama Oktober. Climate Central mengatakan, panas tidak biasa pada Oktober kemungkinan akibat krisis iklim.
Pola iklim El Nino disebut menjadi faktor mendorong lonjakan suhu di Jepang. Selain itu juga karena ada faktor yang disebabkan manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil.
Sebuah studi pada Januari lalu menyatakan bahwa krisis iklim mengurangi lapisan salju pada sebagian besar Bumi bagian utara dalam 40 tahun terakhir.
Hal ini sebagaimana dikemukakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Senin, (28/10/2024).
Menurutnya, instrumen di dalam negeri menawarkan pertumbuhan pasarnya 3-5%. Sementara dana investasi di BPJS TK sendiri sudah tumbuh melampaui itu, atau sekitar 13%. Sehingga, instrumen dalam negeri pada waktu tertentu dinilai akan terbatas dan risiko akan semakin besar.
“Kita sebenarnya lebih kepada untuk memastikan investasi itu harus punya sebaran risiko. Di dalam negeri pertumbuhannya sudah cukup baik, kita harus punya investasi ke luar negeri juga,” ujar Eko saat ditemui media beberapa waktu lalu.
Atas hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam Kebijakan Investasi yang direview secara berkala.
“Karakteristik manfaat yang dijamin dalam program yang dikelola oleh BPJS TK bervariasi, mulai dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemutusan Kerja(JPK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tentu sangat berbeda sehingga membutuhkan kebijakan investasi yang berbeda pula,” jelas Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Selasa, (5/11/2024).
Di samping itu, karakteristik pemupukan dana pensiun, khususnya terkait dengan program JHT dan JP, juga harus dioptimalkan sejalan dengan karakteristik yang bersifat jangka Panjang. OJK terus mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik untuk dapat mengoptimalkan hasil investasi yang baik, misalnya melalui penempatan investasi dengan mekanisme Life Cycle Fund.
“Mekanisme investasi ini dapat mengoptimalkan hasil investasi melalui mekanisme penempatan investasi pada media investasi sesuai dengan jangka waktu menuju usia pensiun dari pekerja, sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal namun tetap terukur dari sisi pengelolaan risiko yang baik,” ungkapnya.
Melansir data per September 2024, BPJS Ketenagakerjaan mengakumulasi dana investasi sebesar Rp776,76 triliun, atau tumbuh 13,23% secara tahunan (yoy). Adapun yield on investment (yoi) tercatat sebesar 6,92%. Sementara itu hasil investasi yang tercatat pada periode tersebut sebesar Rp38,45 triliun.
Adapun instrumen investasinya mayoritas sebanyak 68% ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN), 20% di bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah (BPD), serta sisanya ditempatkan di dalam saham indeks LQ45.
MK menyatakan frasa yang terkandung dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun frasa yang dianggap bertentangan oleh MK itu berbunyi ‘pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian hubungan industrial’.
“Menyatakan frasa ‘pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial’ dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945,” seperti dikutip dari salinan putusan MK, dikutip Senin, (4/11/2024).
Sebagaimana diketahui, Pasal 151 ayat (4) UU Cipta Kerja ini mengatur tentang pekerja yang sudah diberitahu terkena PHK, namun menolak keputusan tersebut. Ketika perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja berakhir buntu, maka keputusan PHK harus dilakukan melalui penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Dalam putusannya, MK mengubah bunyi pasal tersebut dengan memperjelas mekanisme yang harus ditempuh ketika perusahaan ingin memecat seseorang. MK menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja itu hanya bisa dilakukan setelah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan keputusan yang mengikat.
“…tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,” tulis MK.
Diantaranya mengganti subsidi barang atau produk BBM dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan juga memblanding antara memberikan subsidi ke barang untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kriteria.
Nah, diantara kendaraan yang diisyaratkan Menteri Bahlil menerima subsidi BBM adalah kendaraan umum atau plat kuning. “Andaikan terjadi subsidi (BLT), nanti sebagian kendaraan umum plat kuning itu masih kita pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konfrensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Yang jelas, kata Bahlil, subsidi baik BBM maupun listrik harus tepat sasaran. Sementara itu, pihaknya tak mengotak-atik untuk subsidi LPG 3 kg, alasannya berhubungan dengan masyarakat kecil seperti UMKM dan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.
Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.
“Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.
