VIEWSHOOT

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke Kota Saint Petersburg, Rusia, untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia, pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat.

Bahlil menilai bahwa sektor energi menjadi salah satu poin pembahasan pada pertemuan tersebut. Kedua negara berminat terlibat dalam pengerjaan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau (Liquefied Natural Gas/ LNG) hingga pasokan minyak.

“Kami mengundang mitra-mitra strategis Rusia untuk terlibat dalam eksplorasi lapangan (migas) baru dan temuan cadangan gas di lepas pantai,” kata Bahlil, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

Menurut dia, penjajakan kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendongkrak lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada energi.

Guna memenuhi target tersebut, Pemerintah Rusia menawarkan modernisasi infrastruktur migas. Modernisasi ini mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif.

“Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” ujar Putin saat konferensi pers.

Garap Ladang Tua

Upaya optimalisasi sumur minyak tua menjadi stimulus serius dari pemerintah bagi para investor migas. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memiliki Wilayah Kerja (WK) Migas dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi mitra secara business to business (B2B).

Terkait hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Beleid tersebut mengakomodir sumur-sumur minyak masyarakat menjadi badan usaha seperti koperasi atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan menerapkan praktik pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini terobosan baru dari pemerintah agar bisa meningkatkan produksi migas nasional sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya migas, termasuk penanganan sumur minyak masyarakat yang ilegal dan dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan dan keselamatan,” tegas Bahlil.

Sebagai informasi, relasi Rusia dan Indonesia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi. Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur.

Model kolaborasi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

Anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), PT Integrasi Jaringan Ekosistem alias Weave berencana menerbitkan Obligasi II dan Sukuk Ijarah I Tahun 2025 dengan nilai penawaran masing-masing, maksimal Rp 1,25 triliun.

Obligasi ini akan menjadi dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari dengan kisaran kupon antara 9,50%-10,25%. Sementara Seri B dengan tenor 2 tahun dengan kisaran kupon 10,75%-11,50%.

Adapun proses book building berlangsung mulai 13-25 Juni 2025, dengan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditargetkan pada 30 Juni 2025. Penawaran umum dijadwalkan pada 2-3 Juli 2025 dan distribusi pada 8 Juli 2025.

Weave juga menggandeng delapan perusahaan sekuritas sebagai Joint-Lead Underwriters (JLU), yaitu RHB Sekuritas Indonesia, Bahana Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, Ciptadana Sekuritas Asia, KB Valbury Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan UOB KayHian Sekuritas.

Nilai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sendiri mencapai Rp282,6 triliun pada kuartal pertama 2025, sementara obligasi korporasi melonjak lebih dari 77% secara tahunan menjadi Rp46,75 triliun. 

Bahkan tak hanya di pasar perdana, investor ritel kini banyak mengincar investasi obligasi di pasar sekunder, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini. Sekuritas pelat merah seperti Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas lewat Bahana DXtrade Secondary Bonds Trading menjadi beberapa sekuritas yang aktif memasarkan obligasi di pasar sekunder.

Kas138

Direktur Infrastruktur PT Perikanan Indonesia (Perindo) Muhammad Rizali Umarella menyoroti langsung realitas bisnis wisata laut Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh pengusaha besar. Padahal, laut memiliki karakter yang tak selalu ramah untuk investasi jangka panjang tanpa strategi adaptif.

“Cuma para pengusaha besar yang bisa menjadi pelaku wisata dengan (waktu yang) cukup panjang,” ujar Rizali dalam acara peluncuran buku hasil karyanya, yang berjudul ‘Dari Laut untuk Manusia’ di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, banyak yang lupa bahwa laut tidak seperti daratan yang stabil. Ada masanya laut menjadi tenang, namun ada juga musim gelombang tinggi, yang membuat kegiatan wisata seperti diving tidak bisa berjalan sepanjang tahun.

“Ketika bukan pemilik modal besar yang bermain bisnis, maka ketika orang berbisnis diving, dalam satu tahun dia hanya bisa melakukan proses bisnisnya maksimal 6 bulan. Karena sisanya sudah mulai muncul riak, gelombang, dan lain-lain, dan itu tidak bisa dipakai untuk diving,” jelasnya.

Dari pengamatannya di lapangan, seluruh pelaku usaha diving adalah pebisnis bermodal besar. Sementara masyarakat lokal justru tidak mendapatkan ruang untuk ikut ambil bagian.

“Saya datang ke sana, semua pelaku wisata diving adalah pelaku yang muncul dari pebisnis besar,” ucap dia.

Namun kondisi ini justru melahirkan inovasi dari warga lokal sendiri. Rizali pun mencontohkan bagaimana masyarakat nelayan di masa lalu menjemput ikan dari perahu besar menggunakan sampan kecil, karena dulu belum ada pelabuhan. Pola lama ini kini dimodifikasi jadi gagasan baru yang membuka peluang bisnis yang lebih inklusif.

“Akhirnya ketika kami mendalaminya, muncul alternatif yang mereka munculkan sendiri. Maka muncul ide dari mereka itu (ide bisnis adventure) kayaking,” katanya.

Menurut Rizali, kayak dan olahraga laut lain seperti surfing justru bisa menjadi solusi usaha wisata laut sepanjang tahun. Saat musim ombak tinggi yang menghalangi diving, justru saat itulah para peselancar dan kayaker datang mencari tantangan.

“Setiap orang punya keinginan tantangan. Nah, kalau diving sudah fix, bahasa teman-teman kami, kalau kasar di permukaan bunuh diri untuk turun. Tapi di saat gelombang itu naik, itu saatnya para kayaker datang, atau para surfer datang untuk kemudian bermain di situ,” terangnya.

Dengan konsep ini, masyarakat lokal bisa membangun bisnis yang berjalan tanpa henti sepanjang tahun.

“Sehingga masyarakat dalam satu wilayah, dia bisa selamat 24 jam kali 365 hari, bisnis bisa berjalan,” tegasnya.

Ia pun berharap inovasi-inovasi dari masyarakat lokal seperti ini bisa menjadi inspirasi pengembangan wisata laut berbasis komunitas dan berkelanjutan.

“Harapannya lebih ke situ. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan ke hubungan kami dengan, yang kedepannya akan banyak dengan nelayan, dan lain-lain, itu bisa kita implementasikan,” pungkasnya.

Toto 4D

Nama Alfamart sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Minimarket ini tersebar hampir di setiap sudut kota dan desa. Namun, tahukah Anda bahwa siapa pun bisa memiliki gerai Alfamart sendiri lewat program waralaba?

Setidaknya ada tiga skema kerja sama franchise yang ditawarkan, dengan modal mulai dari Rp300 juta. Berikut daftarnya:

1. Franchise Gerai Baru

Skema ini cocok bagi calon mitra yang ingin membuka gerai Alfamart dari nol di lokasi yang diusulkan sendiri. Proses pembukaannya terdiri dari lima tahap: presentasi awal, evaluasi lokasi, presentasi proposal, perjanjian kerja sama, hingga pembukaan toko.

Alfamart menyediakan pilihan tipe gerai sesuai dengan luas bangunan dan besaran modal:

– 9 rak (30 m²): Rp300 juta

– 18 rak (60 m²): Rp350 juta

– 36 rak (80 m²): Rp450 juta

– 45 rak (100 m²): Rp500 juta

Biaya tersebut sudah mencakup franchise fee (Rp45 juta untuk 5 tahun), instalasi listrik, AC, sistem kasir, hingga promosi pembukaan toko. Namun, estimasi itu belum termasuk biaya properti dan bisa berubah sesuai kondisi lapangan.

2. Franchise Gerai Baru – Konversi

Punya toko kelontong atau minimarket lokal dan ingin naik kelas? Skema konversi memungkinkan toko Anda diubah menjadi gerai Alfamart, dengan dua keuntungan utama, yakni barang dagangan lama bisa diakui sebagai stok awal, dan rak yang sudah dimiliki dapat digunakan, asalkan sesuai standar Alfamart.

Tahapannya meliputi presentasi awal, dua kali stock opname, perjanjian kerja sama, dan pembukaan toko konversi.

3. Franchise Gerai Take Over

Bagi yang ingin langsung mengelola gerai yang sudah berjalan, skema take over bisa jadi pilihan. Anda bisa membeli gerai Alfamart aktif dengan harga mulai dari Rp800 juta, termasuk franchise fee, sewa lokasi 5 tahun, peralatan, hingga biaya goodwill.

Prosesnya terdiri dari: presentasi awal, kesepakatan pembelian, pemindahan izin, perjanjian kerja sama, dan pengambilalihan gerai.

Biaya Royalti

Alfamart menerapkan sistem royalti progresif berdasarkan penjualan bersih gerai (belum termasuk pajak):

Rp0 – Rp150 juta: 0%

Rp150 – Rp175 juta: 1%

Rp175 – Rp200 juta: 2%

Rp200 – Rp250 juta: 3%

Di atas >Rp250 juta: 4%

Syarat Jadi Mitra Alfamart

Untuk bisa membuka gerai Alfamart, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

– WNI yang memiliki badan usaha (CV, PT, Koperasi, Yayasan)

– Minat pada bisnis ritel minimarket

– Punya atau siap menyediakan lahan dengan area penjualan min. 100 m² (total lahan ±150-250 m²)

– Melengkapi perizinan sesuai daerah (seperti SIUP, NIB, NPWP, IUTM)

– Bersedia mengikuti sistem operasional Alfamart

Jika Anda tertarik membangun bisnis ritel dengan sistem yang sudah terbukti, franchise Alfamart bisa menjadi pilihan strategis.

JP500

Menteri Agama yang juga Ketua Amirulhaj Nasaruddin Umar menyatakan tidak pernah mendengar adanya wacana pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 50% di tahun depan.

“Saya tidak pernah dengar, kan. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirulhaj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri tidak pernah,” ujar Nasaruddin di Madinah, Kamis (12/6/2025) dilansir dari Detikcom.

Apalagi, ia mengklaim bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi tidak memiliki masalah atau isu apapun, sehingga tidak ada perubahan pada kuota haji.

“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Pertemuan itu membahas yakni evaluasi haji 2025 serta persiapan haji 2026, termasuk diantaranya wacana pengurangan kuota haji Indonesia.

“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan,” ujarnya.

Arab Saudi Minta Seleksi Kesehatan Jamaah Haji

Berbicara terpisah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan bahwa pihak Arab Saudi ingin Pemerintah Indonesia memperketat seleksi kesehatan agar tidak ada jemaah asal Indonesia yang wafat ketika menjalankan haji.

“Karena mereka juga mengharapkan jemaah yang berangkat adalah orang yang fit yang merasakan tingkat kepuasan ibadah yang mampu menjalani seluruh proses haji yang sangat berat prosesnya,” ujarnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Terlebih, kata dia, angka kematian jemaah haji Indonesia juga akan menjadi pertimbangan Saudi Arabia dalam menyusun aturan untuk pembatasan jemaah haji.

“Kan muncul sebelumnya pembatasan usia yang di atas 70 tahun hanya 7 persen yang di atas 80 tahun atau 90 tahun itu juga tidak boleh berangkat ini sempat mereka lontarkan,” ujar dia.

Togel

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa perusahaan berhasil mencapai rekor penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang 2024, yakni mencapai 105 juta kilo liter (kl), meningkat 6% dibandingkan penjualan pada 2023 lalu.

Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Dariah Saputra mengatakan, market share Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading Pertamina Patra Niaga, mencapai 96,1% untuk jenis bahan bakar umum retail, dengan jangkauan lebi dari 15.000 titik retail BBM dan lebih dari 250.000 titik pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

“Sementara Subholding Commercial di bawah Patra Niaga yang merupakan Subholding terdepan volume sales mencapai rekor dengan 105 juta kilo liter, meningkat 6% dibandingkan 2023. Market share Patra Niaga 96,1% BBM retail,” paparnya dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Pertamina 2024 di Grha Pertamina, Jumat (13/6/2025).

Dari sisi penjualan BBM bersubsidi (PSO) menurutnya porsinya juga meningkat menjadi 41% dari sebelumnya 37%. Menurutnya, ini sejalan dengan peningkatan distribusi BBM bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perseroan berhasil memenuhi hingga 70% kebutuhan BBM nasional melalui produksi kilang perusahaan.

“Di sektor hilir, kilang Pertamina juga mampu memenuhi kebutuhan 70% BBM nasional. Peningkatan produksi kilang akan terus kita dorong salah satu melalui percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis. Keberhasilan proyek-proyek ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi tapi juga menentukan daya sayang Pertamina dalam jangka panjang,” ungkapnya dalam acara yang sama.

Pihaknya juga memperkuat sistem monitoring untuk memastikan energi yang disalurkan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

“Untuk aspek accessibility dan affordability kami juga terus memperluas akses energi hingga ke wilayah 3T melalui pembangunan Pertashop, BBM satu harga serta jaringan distribusi LPG dan gas rumah tangga,” tambahnya.

Berdasarkan paparan Pertamina, digitalisasi penyaluran produk subsidi oleh perusahaan melalui subsidi tepat sepanjang tahun 2024 untuk jenis solar subsidi sudah 100%, sedangkan Pertalite mencapai 99,9% melalui QR code.

Presiden Prabowo Subianto bakal memangkas peraturan yang menghambat birokrasi di pemerintahan. Terutama peraturan yang dinilai hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan di International Conference on Infrastructure, di JCC, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang ia dijalankan harus modern, efisien, kerja cepat, fleksibel, dan tidak boleh bertele-tele dalam dengan peraturan. Menurutnya peraturan memang penting dibuat untuk pengawasan hingga pengamanan.

“Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dalam kepentingan tertentu (vested interest), yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat harus kita tinggalkan,” kata Prabowo.

“Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal,” sambungnya.

Deregulasi itu perlu dilakukan, karena ia melihat adanya peraturan yang dibuat malah menjadi penghambat.

“Peraturan yang kita bikin sendiri, yang menghambat diri kita sendiri, birokrasi yang bertele-tele,” tutur Prabowo.

Ia mencontohkan, kasus birokrasi pengadaan pupuk subsidi yang bertele-tele, dimana sebelumnya untuk perlu melewati sejumlah birokrasi antar lapisan pemerintahan.

“Pupuk yang disubsidi oleh APBN keluar dari pabrik menuju petani tadinya 145 peraturan, regulasi . Harus tanda tangan menteri, untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen, dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, camat, baru ke petani. Saya coret itu semua,” kata Prabowo.

Kini, menurut Prabowo penyaluran pupuk subsidi bisa dilakukan langsung dari pabrik menuju Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Hal ini juga yang memhuat produksi produk pangan Indonesia melonjak seperti beras dan jagung.

“Pupuk yang langka, ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani,” tutur Prabowo.

Kas138

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan skytrain, termasuk kereta gantung, sebagai moda pengumpan (feeder) untuk mendukung jaringan transportasi massal seperti MRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Gagasan ini muncul sebagai solusi mobilitas di wilayah penyangga ibukota seperti BSD, Cibubur, hingga Jonggol, yang kian padat.

“Itu memang ada rencana kita membuat kayak MRT, tapi sistemnya lagi kita coba evaluasi ya. Kita pakai DED (Detail Engineering Design). Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya ketersediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Seperti digantung gitu ya,” ujar Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana saat ditemui di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Suntana menekankan, pemilihan moda akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk efisiensi biaya, kesesuaian lahan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Prinsip utamanya adalah menghadirkan solusi transportasi yang efektif, hemat ruang, dan ramah lingkungan.

“Nanti kita lihat yang efisien, yang biayanya tidak terlalu mahal, dan yang penting ketersediaan tanah. Dan yang paling penting tidak merusak lingkungan,” lanjutnya.

Menurut Suntana, perencanaan transportasi massal yang terintegrasi ini penting untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara yang terus memburuk di Jabodetabek. Salah satu pendekatan yang kini ditempuh adalah mendorong masyarakat agar lebih tertarik menggunakan kendaraan umum.

“Itu perlu kita lakukan agar masyarakat tertarik menggunakan sarana kendaraan umum. Sehingga pelan-pelan kemacetan akan berkurang karena orang sudah beralih. Yang kedua juga kalau kendaraan umum sudah berkurang, polusi udara di Jakarta ini akan semakin lebih baik,” kata dia.

Rencana pengembangan ini mencakup jalur dari Jonggol dan wilayah timur Bogor ke arah Cibubur, serta dari BSD menuju Lebak Bulus, yang nantinya akan tersambung dengan transportasi publik yang sudah ada seperti MRT dan LRT.

Suntana juga menegaskan, pemerintah tidak membatasi pengembangan hanya pada MRT atau LRT saja. Semua pilihan tetap terbuka selama sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah.

“Nggak. Semua kemungkinan itu bisa dilakukan, baik MRT maupun LRT kan. Nanti kan pemerintah daerah Jakarta, Jawa Barat, sekarang teman-teman dari pemerintah provinsi ini lagi euforia, lagi senang pengen membangun sarana transportasi berbentuk massal, kereta api dan lain-lain. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi kan. Kita tidak menutup harus MRT atau LRT,” jelasnya.

Saat ditanya mana yang kemungkinan dibangun lebih dulu, MRT atau LRT, ia menyatakan hal tersebut akan dilihat dari kondisi dan kesiapan masing-masing proyek.

“Kita lihat nanti situasinya ya, oke ya,” pungkasnya.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan, PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktik ramah lingkungan di Pulau Gag, Raja Ampat. Ini mengingat, ada banyak tudingan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menuturkan, PT Gag merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan berbagai pengakuan resmi, mulai dari Good Mining Practice hingga Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami sudah verifikasi. PT Gag jauh dari kawasan konservasi dan sudah menjalankan kaidah-kaidah pertambangan sesuai regulasi,” ujar Meidy dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Dia melanjutkan, APNI menyayangkan adanya narasi di media sosial, termasuk video dan foto yang memperlihatkan seolah-olah terjadi kerusakan parah di Raja Ampat. Menurutnya, banyak informasi visual yang tidak akurat, bahkan diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

“Sekarang ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Faktanya, tidak seperti yang digambarkan di media sosial,” tutur dia.

Di samping itu, ia juga menyinggung soal insiden aktivis lingkungan yang masuk ke forum konferensi internasional dan berteriak menuding kerusakan lingkungan. Berdasarkan klarifikasi APNI, tokoh yang mengaku warga Papua tersebut ternyata bukan berasal dari Papua. Rupanya, yang berteriak itu berasal dari Sumatera Utara, sehingga ini merupakan bentuk pembelokan isu.

Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM terhadap empat perusahaan di Raja Ampat, Meidy mengatakan tidak satupun dari mereka merupakan anggota resmi APNI. Pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap kelengkapan legalitas empat perusahaan tersebut.

“Yang empat itu memang bukan anggota kami. Kami masih cek kelengkapan dokumen-dokumennya. Tapi yang pasti, PT Gag bukan bagian dari mereka dan sudah terverifikasi sejak lama sebagai anggota kami,” jelasnya.

Meidy menambahkan, pencabutan IUP seharusnya menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurutnya, banyak perusahaan sudah memiliki IUP dari Kementerian ESDM namun terkendala perizinan lain seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan yang kuotanya terbatas.

“Kadang provinsi dan pusat juga tidak nyambung. Akhirnya pengusaha dirugikan, negara pun bisa kehilangan potensi pendapatan,” ujarnya.

Lebih jauh, APNI berharap pemerintah dapat menciptakan ekosistem regulasi yang sinkron antar instansi dan menjamin kepastian berusaha, tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Adapun empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

“Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menteri Bahlil juga mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

“Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia,” pungkas dia.

kas138

Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjelaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dapat gagal diangkat menjadi PNS atau diberhentikan selama masa percobaan.

Melansir akun resmi Instagramnya, Hal mendasar yang membuat CPNS gagal diangkat menjadi PNS selama masa percobaan yakni tidak lulus pendidikan dan pelatihan dan tidak lulus sehat jasmani dan rohani

Selain pemberhentian karena dua hal mendasar tersebut, calon PNS dapat diberhentikan apabila, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap.

Tak hanya itu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji saat diangkat menjadi PNS pun calon PNS dapat diberhentikan.

Adapun terdapat tiga jenis pemberhentikan untuk para pegawai saat masih berstatus CPNS. Yakni CPNS diberhentikan dengan terhormat, dengan terhormat tidak atas permintaan sendiri, dan CPNS diberhentikan tidak dengan terhormat.

“Selama berstatus CPNS ketentuan disiplin PNS pada PP 94/2021 juga melekat. Jadi jangan sampai tersandung pelanggaran,” tulis akun Instagram BKN, dikutip Senin (9/6/2025).

Berikut ketentuan masing-masing pemberhentian CPNS.

Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

• Tidak lulus pendidikan dan pelatihan
• Tidak seat jasmani dan roani
• Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
• Meninggal dunia
• Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang
• Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS
• Dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana

Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

• Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
• Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar
• Terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian
• Dipidana dengan pidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana

Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

• Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945
• Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
• Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau
• Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.