Jajaran pengurus DPP Partai NasDem menghormati proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, namun di sisi lain mengingatkan lembaga antirasuah itu untuk tidak mencari-cari kesalahan pihak tertentu.
“Mari kita menghormati proses hukum dalam asas praduga tak bersalah, itu pertama. Kedua, penegak hukum dilarang, tidak boleh cari-cari kesalahan. Saya ingatkan tidak boleh mencari-cari kesalahan,” ujar Wakil Ketua DPP Partai NasDem Rudianto Lallo saat temu wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis
Pernyataan tersebut disampaikan Rudianto untuk merespons kabar mengenai kader Partai NasDem yang menjabat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Padahal, Abdul Azis sedang berada di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar.
“Sekali lagi, kami tidak terusik karena pada saat bersamaan besok, ada rapat kerja nasional partai. Kami tidak mau ada penegakan hukum yang dilakukan dengan cara-cara menarget orang-orang tertentu, apalagi mencari-cari kesalahan,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Ia menyayangkan dan dengan tegas menolak adanya dugaan drama-drama yang seolah membuat framing. Kendati demikian, sikap NasDem tetap menghormati KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi.
“Bahwa kemudian kami mendukung KPK dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, kami setuju. Tetapi, cara-cara ini kami tolak,” ucap mantan Ketua DPRD Kota Makassar itu.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan sikap partai menyayangkan informasi pemberitaan berkaitan dengan OTT tersebut yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, padahal yang bersangkutan berada di Makassar mengikuti Rakernas Partai NasDem.
“Berita yang disampaikan itu (Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, red) adalah tidak benar. Abdul Azis ada di sebelah saya dan lagi mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar. Kita menghormati hukum karena asas praduga tak bersalah itu sangat normatif,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.