Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi berpendapat penawaran saham perdana “Initial Public Offering” (IPO) perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.
“Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan dan targetnya terlaksana 2027,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Prasetyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Francine Widjojo yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.
Prasetyo menilai Francine tidak mengerti kondisi PAM Jaya saat ini. Apalagi setelah dua operator swasta, yakni Palyja dan Aetra hengkang dari Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.
Terkait tudingan Francine soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menegaskan penambahan usulan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan.
“Kalau itu disetujui oleh fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau ternyata fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Raperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.
Dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat karena perseroan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.
Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan perpipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta mencapai 73,4 persen. Sementara itu, direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan perpipaan hingga di atas 80 persen sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham.
“Direksi harus tunjukkan yang terbaik ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, tak terkecuali fraksi PSI Jakarta untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan direksi PAM Jaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.
Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.
“Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/).
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Raperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dimasukkan ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.