Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa program-program Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato kenegaraan sangat realistis dan relevan dengan tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Ruang Komisi VI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
“Banyak pihak menilai program Presiden tidak realistis. Namun menurut saya, justru sangat realistis. Kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja kita lihat di Eropa Timur masih terjadi gejolak, Timur Tengah belum stabil, bahkan di kawasan Asia Tenggara kita melihat potensi konflik. Kalau kita tidak lebih cerdas menjaga kepentingan nasional, tentu ini akan menjadi masalah serius bagi Indonesia,” kata dia dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ia menekankan Presiden Prabowo sudah cukup jelas dalam memitigasi tantangan global, terutama melalui fokus pada ketahanan pangan dan energi.
“Dua hal ini adalah fondasi utama bagi bangsa. Jika salah kelola, dampaknya sangat berbahaya. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi pendorong utama kesejahteraan rakyat,” katanya.
Selain itu, Demer, sapaan akrabnya, juga menilai program hilirisasi dan hibridisasi yang ditekankan Presiden akan semakin menggeliatkan perekonomian nasional. Ia menyoroti pula pembentukan Danantara, yang oleh sebagian pihak dianggap membebani.
“Saya melihat justru sebaliknya. Selama ini, BUMN kita lambat dan tidak fleksibel karena terikat birokrasi anggaran. Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai 1.000 miliar dolar AS. Dengan estimasi ROI 5 persen, nilai tambah yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp800 triliun.
Menurutnya, angka itu sangat signifikan dan harus benar-benar dipersiapkan oleh Himbara agar mampu menindaklanjuti arahan Presiden.
“Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan tujuan utama dari kebijakan Presiden adalah untuk menurunkan ketimpangan (gini ratio) dan menghadirkan pemerataan ekonomi.
“Selama ini, keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya kebijakan ini, saya berharap muncul pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lebih merata dan berkeadilan,” ujar Demer.
Oleh karena itu, ia meminta Himbara agar bersama Komisi VI lebih intensif melakukan rapat dan konsolidasi guna memastikan kebijakan Presiden benar-benar terimplementasi.
“Program Presiden ini sangat bagus secara konsep. Tantangannya sekarang: apakah mampu diimplementasikan dengan baik di lapangan. DPR akan terus mengawal agar tujuan besar ini bisa tercapai,” tuturnya.