Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai capaian investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) pada semester I 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga dengan dukungan regulasi yang lebih adaptif.
Yulisman dalam keterangan di Jakarta, Kamis menekankan momentum kenaikan investasi itu bisa hilang apabila pemerintah dan DPR tidak segera menyelesaikan revisi regulasi sektor migas yang sudah terlalu lama tertunda.
Dia menyebutkan realisasi investasi hulu migas pada semester pertama 2025 mencapai 7,19 miliar dolar AS atau naik 28,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyeksinya hingga akhir tahun bisa tembus 16,5-16,9 miliar dolar AS, yang menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas,” ujarnya.
Ia menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Migas yang sudah lama dibahas tak kunjung rampung sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Padahal, laporan SKK Migas mencatat Indonesia berada di peringkat 9 dari 14 negara Asia Pasifik dalam iklim investasi migas, menandakan masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga.
“Kalau aturan dasarnya terus tertunda, investor bisa ragu menempatkan capital expenditure jangka panjang. Padahal, sektor migas adalah backbone energi nasional, termasuk dalam transisi menuju energi rendah karbon,” ucap anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Riau II itu.
Yulisman juga menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda carbon capture and storage (CCS) serta pengembangan energi rendah emisi dalam proyek hulu migas.
Ia menyebut sebagian besar perusahaan global mulai mensyaratkan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam setiap investasi migas.
“Kalau regulasi tidak adaptif dengan tuntutan dekarbonisasi, Indonesia bisa kehilangan kesempatan. Padahal, CCS, enhanced oil recovery, dan reaktivasi sumur tua adalah kunci menjaga lifting migas sembari memenuhi target net zero,” jelas Yulisman.
Untuk itu, kata Yulisman, Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi migas bersama pemerintah.
Ia menyatakan DPR akan mengawal agar beleid baru memberi kepastian hukum, mendorong investasi, sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Investasi hulu migas yang naik tajam ini jangan sampai jadi momentum sesaat. Regulasi harus segera diputuskan agar Indonesia mampu bersaing, menjaga ketahanan energi, sekaligus menyiapkan transisi yang berkeadilan,” kata Yulisman.