Sebanyak 100 pemuda Pontianak, Kalimantan Barat, terdiri atas mahasiswa dan organisasi kepemudaan melakukan deklarasi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 agar perhelatan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Deklarasi ini sebagai upaya dan komitmen bersama melibatkan anak muda untuk bersama melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,” ujar Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak Ridwan di Pontianak, Sabtu.
Dalam deklarasi pengawasan partisipatif, kata Ridwan, pemuda berkomitmen menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka juga menolak kampanye hitam, isu SARA, dan politik uang.
“Selanjutnya pemuda diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemilihan kepala daerah,” kata dia.
Ridwan meminta pemuda untuk menolak suara dibeli karena bukan barang, melainkan pemuda adalah penentu masa depan.
“Mari kita awasi proses Pilkada 2024 dan pastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku,” ajak dia.
Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Pontianak Dina Diana Andrini mengatakan bahwa pemuda memiliki peranan strategis dalam pengawasan di Pilkada 2024. Apalagi, pemuda yang terdiri atas generasi milenial dan generasi Z mendominasi dalam daftar pemilih.
“Mari menjadi pelopor pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024. Tolak politik uang, kampanye hitam, hoaks, dan isu SARA,” katanya.
Jika di lapangan, baik di lingkungan kampus, sekolah, maupun tempat lainnya, ditemukan pelanggaran, diminta untuk segera lapor ke Bawaslu Kota Pontianak.
“Silakan laporkan ke Bawaslu Kota Pontianak atau melalui sosial media,” kata dia.