“Kami berharap, ke depannya sejarah tidak hanya dibaca, tapi dirasakan dan dilihat dalam format film AI. Fokus kami adalah membuat film-film sejarah kepahlawanan nasional untuk mendukung pemerintah dalam menumbuhkan rasa patrionisme,” kata Sutradara King Bagus dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Bagus mengatakan karyanya merupakan film revolusioner yang bertemakan pahlawan nasional pertama dan terpanjang di dunia karena menggunakan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Film garapannya itu berdurasi selama 30 menit dan mengangkat kembali semangat juang dan spiritualitas Pangeran Diponegoro melalui narasi visual berbasis teknologi Generative AI.
Dengan demikian, film itu tidak hanya menjadi lebih dari sekadar dokumenter sejarah melainkan pengalaman sinematik yang menggugah dan edukatif.
Ia menyebut Mars Media menggandeng Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, Patra PADI, sebagai penasehat historis untuk memastikan akurasi sejarah dan nilai-nilai luhur sang pahlawan tetap terjaga.
Dengan hadirnya film sejarah berbasis AI, nama Pangeran Diponegoro bukan di medan perang, tapi di layar lebar. Sehingga film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media edukasi, spiritualitas dan patriotisme di era digital.
Sebanyak 20 helm dibagikan langsung di depan Mako Polres Metro Jakarta Barat, sebagai bentuk edukasi sekaligus penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan saat berkendara.
“Kegiatan ini bagian dari pendekatan edukatif dan humanis dalam Operasi Patuh Jaya 2025. Kami mengajak masyarakat bukan hanya patuh aturan, tapi juga peduli keselamatan pribadi,” ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Natasha Yudhasoka, Kamis.
Selain membagikan helm gratis, petugas juga melakukan sosialisasi serta pembagian brosur pelaksanaan operasi patuh jaya 2025.
“Kami harap melalui pembagian helm ini, masyarakat makin sadar pentingnya menggunakan perlengkapan berkendara yang aman dan sesuai aturan,” imbuhnya.
Diketahui, Operasi Patuh Jaya 2025 dilaksanakan mulai 14 hingga 27 Juli 2025, dengan fokus pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berisiko tinggi terhadap keselamatan, seperti penggunaan helm tidak SNI, TNKB palsu, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan menggunakan handphone saat mengemudi.
Kepala Satkornas Banser Muhammad Syafiq Syauqi mengatakan, penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir.
“Kami mengutuk keras setiap bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam, khususnya dalam peristiwa di Pemalang. Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja, namun semua pihak wajib menahan diri dan menjaga suasana damai,” ujar Syauqi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Kericuhan di Pemalang melibatkan dua organisasi massa, yakni Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI), saat Muhammad Rizieq Shihab tiba di lokasi pengajian.
Berdasarkan informasi yang beredar, bentrokan dipicu oleh aksi massa PWI-LS yang menolak kehadiran Rizieq Shihab.
Peristiwa tersebut menyebabkan lima orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian, akibat serangan senjata tajam dan lemparan batu.
Saat ini, seluruh korban tengah menjalani perawatan di RS Siaga Medika Pemalang. Syauqi menegaskan siapa pun pelaku kekerasan harus diproses hukum.
“Kami mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dengan sanksi setimpal. Namun penanganannya harus tetap bijak agar tidak memperuncing konflik di akar rumput,” kata Syauqi.
Dalam kaitan ini, Syauqi mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dan pemerintah daerah yang segera mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban sehingga situasi tidak semakin meluas.
Langkah preventif kepolisian disebutnya penting dalam mencegah konflik horizontal berkembang ke wilayah lain.
Hingga kini, pihak kepolisian belum merilis keterangan resmi terkait jumlah korban dan identitas pelaku. Namun pengamanan di wilayah Petarukan dan sekitarnya diperketat untuk mencegah eskalasi konflik.
Melihat situasi yang belum sepenuhnya kondusif, GP Ansor mendorong agar peristiwa ini dijadikan momentum memperkuat ruang komunikasi antarorganisasi keagamaan.
Syauqi menyerukan kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyejuk suasana dan mencegah provokasi lebih lanjut.
“GP Ansor siap menjadi fasilitator dialog untuk menghindari disinformasi dan kekerasan berulang. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan memperlebar jurang perpecahan,” ujar Syauqi.
Syauqi juga kembali menekankan pentingnya menjaga perdamaian serta mengedepankan semangat ukhuwah dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat.
“Kebaya itu adalah egaliter yaitu tidak ada sekat-sekat sosial siapa aja bisa pakai. Tidak ada batasan sosial untuk mengenakan kebaya,” kata Indiah Marsaban selaku perwakilan KBP saat memperingati Hari Kebaya Nasional, di Museum Mandiri, Jakarta, Kamis.
Indiah yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu mengatakan, meski dulu mungkin kebaya hanya dikenakan dari kalangan bangsawan, seperti putri-putri kerajaan. Namun, kini kebaya bisa dipakai siapa saja mulai dari ibu negara hingga masyarakat.
Menurut dia, kebaya menjadi salah satu busana yang istimewa karena sebagai identitas budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting bahwa kebaya untuk dijaga hingga dilestarikan, salah satunya dengan diperingati dengan Hari Kebaya Nasional yang jatuh setiap 24 Juli.
“Karena sejarahnya panjang, lalu ada nilai-nilai, ada nilai budaya dengan kebaya, itu adalah identitas kita,” imbuh dia.
Kebaya Anthropologist, Dr Nita Trismaya, S.Sn, M.Ds mengatakan bahwa kebaya tidak hanya sebagai sebuah busana tradisional, tapi ada sebuah usaha, di mana ada hal yang bisa membangkitkan untuk UMKM.
Tak hanya itu, kebaya juga sebagai sejarah perjalanan panjang perjuangan gerakan para perempuan Indonesia. Salah satunya kebaya hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928.
“Jadi tidak hanya sekedar cantik, tapi kita melihat bahwa dengan kebaya perempuan itu kelihatan sebuah perjuangan yang dia perjuangkan ada peran,” tutur Nita yang juga merupakan anggota Komunitas Perempuan Berkebaya itu.
Komunitas Perempuan Berkebaya memperjuangkan agar kebaya kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tanpa batasan fungsi atau momen.
Hal ini lantaran kebaya yang sejak dulu telah dipakai baik di luar maupun di dalam rumah, namun ada perkembangan zaman yang membuat kebaya hanya dipakai dalam acara-acara formal.
“Berkebaya itu sudah tidak ada batasan lagi dalam fungsi, dalam event, bahkan usia,” kata dia.
Dalam mendukung hal ini, para anggota Komunitas Perempuan Berkebaya kini mendorong tradisi kebaya kepada anak-anak mereka melalui berbagai kegiatan budaya, termasuk peragaan busana berkebaya.
“Dan itu memang istilahnya, ada pewarisan tradisi yang harus berlanjut, apabila tidak diwariskan maka warisan budaya itu akan hilang,” imbuh Nita.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham di Makassar, Kamis, menyambut hangat kehadiran Menteri Agama RI, KH Nasaruddin Umar usai melakukan serangkaian kegiatan di wilayah tersebut.
“Ada tiga agenda penting yang dilaksanakan oleh Pak Menteri Agama di Kota Makassar dan itu hingga tengah malam. Jamuan makan sambil menikmati Sunset di Pantai Losari ini juga sebagai bentuk keramahan kami menyambut tamu-tamu yang datang ke Makassar, apalagi pak kyai juga orang Sulsel,” ujarnya.
Munafri Arifuddin mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas kesempatan mendampingi Menteri Agama dalam momen yang penuh keakraban dan keindahan tersebut.
“Alhamdulillah, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami Pemerintah Kota Makassar, bisa berbagi suasana senja yang hangat dan indah bersama pak Menteri Agama di Pantai Losari,” katanya.
Dia menyatakan momentum itu menjadi salah satu rangkaian dari kunjungan kerja Menteri Agama di Kota Makassar. Usai menikmati senja, rombongan juga melanjutkan agenda santap malam bersama di tepi pantai, yang menambah nuansa kehangatan silaturahim.
Wali Kota juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menag RI dan rombongan ke Makassar, khususnya dalam menyempatkan waktu untuk menikmati salah satu destinasi unggulan di kota itu
Pantai Losari, dengan keindahan sunset kembali menjadi saksi bisu pertemuan antara pemimpin daerah dan nasional dalam suasana informal namun penuh makna.
Momentum ini sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota dengan potensi wisata yang memadukan nilai spiritualitas, budaya, dan keindahan alam.
“Peringatan tersebut juga bermakna khusus karena beliau adalah pemimpin perempuan pertama yang menyelenggarakan peringatan Hari Kebaya Nasional secara nasional pada tahun 2024,” kata Wakil Ketua ICW Giwo Rubianto Wiyogo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam penyelenggaraannya hari ini, Giwo mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional Tahun ini memiliki makna khusus karena kebaya telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO.
Pengakuan ini merupakan hasil kolaborasi lima negara Asia Tenggara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand dan menjadi pencapaian penting dalam diplomasi budaya serta pengakuan internasional terhadap nilai-nilai luhur yang dikandung oleh kebaya.
“Melalui kegiatan “Bangga Berkebaya”, kita diajak untuk tidak hanya merayakan kebaya sebagai busana tradisional, tetapi juga menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari melalui gerakan seperti Selasa Berkebaya,” ujar dia.
Ia menyampaikan gerakan itu menjadi bentuk nyata dari pelestarian budaya yang adaptif terhadap zaman. Dengan mengenakan kebaya, perempuan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menegaskan identitas, kemandirian, dan kebanggaan perempuan Indonesia yang terus bergerak maju dalam menghadapi tantangan dunia modern.
Berikutnya Giwo menyampaikan bahwa setiap pihak perlu ingat bahwa hari spesial itu merupakan bukti perjuangan atas kebaya yang penetapannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, yang menjadi bentuk penghormatan terhadap kebaya yang kaya akan nilai historis, filosofis, dan jati diri perempuan Indonesia.
Penetapan tanggal 24 Juli sendiri merujuk pada peristiwa bersejarah Kongres Perempuan Indonesia ke-X yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, di mana Presiden Soekarno saat itu menegaskan bahwa revolusi Indonesia tidak akan berhasil tanpa keterlibatan perempuan.
Igor menunjukkan bahwa Washington memanfaatkan kebijakan perdagangan sebagai alat pemaksaan politik.
“Ini bukan lagi kebijakan perdagangan, tetapi agresi ekonomi,” ujarnya dalam sebuah wawancara terbaru dengan Xinhua.
Igor mengatakan tarif hukuman yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus akan mengganggu rantai nilai dan merugikan ekonomi Uni Eropa (UE).
Tarif tersebut akan memiliki konsekuensi tidak langsung namun serius bagi ekonomi yang lebih kecil seperti BiH, yang bergantung pada ekspor yang terikat dengan UE yang pada akhirnya melayani pasar AS.
“Ekspor kami ke AS tidak terlalu besar, tetapi ekspor kami ke UE, yang banyak di antaranya merupakan barang jadi untuk pasar AS, dapat terkena dampak besar. Usaha kecil dan menengah dapat menjadi yang paling terdampak jika tidak ada pasar alternatif yang ditemukan,” kata Igor.
Analis itu mengatakan bahwa UE telah mulai bergeser ke arah strategi perdagangan yang lebih tegas tetapi terdiversifikasi dalam upaya untuk mengimbangi kerugian yang diperkirakan akan terjadi akibat kebijakan AS yang lebih proteksionis.
Prospek kemandekan perdagangan yang panjang dengan sekutu terdekatnya sedang didiskusikan secara terbuka di dalam UE.
Igor yakin bahwa solusi jangka panjangnya adalah dengan bekerja sama dengan mitra yang stabil dan dapat diprediksi, khususnya di Asia Timur.
“China menonjol, bukan hanya karena skala pasarnya, tetapi juga karena konsistensi ekonominya. Tidak seperti AS, di mana kebijakan perdagangan berubah-ubah pada setiap pemerintahan, China memberikan stabilitas perencanaan selama beberapa dasawarsa,” ujarnya.
Dirinya juga menekankan peran BiH sebagai platform yang fleksibel dan terbuka untuk kerja sama yang lebih dalam dengan Asia.
“Putusan 135 ini memang agak mengguncangkan dunia, baik dunia hukum maupun dunia perpolitikan,” kata Adies saat diskusi publik di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis.
Dia mengatakan sekilas putusan tersebut merupakan solusi yang sistemis. Namun jika dikritisi, putusan pemisahan pemilu menyebabkan dampak besar.
“Mari kita cermati sebagai sebuah catatan kritis karena sejatinya putusan ini bukan hanya sebagai koreksi hukum, melainkan memiliki daya guncang terhadap keseluruhan sistem ketatanegaraan kita,” katanya.
Menurut Adies, putusan MK tidak selaras dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mengamanatkan anggota DPRD dipilih setiap lima tahun sekali, sama halnya dengan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
Namun, dalam putusan teranyar itu, MK menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan kepala/wakil kepala daerah yang penyelenggaraannya dua atau dua setengah tahun sejak anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden dilantik.
Di samping itu, dia menyebut Putusan Nomor 135 inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa keserentakan pemilu yang konstitusional ialah penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak.
Kemudian, sambung Adies, dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam opsi keserentakan pemilu yang konstitusional. Lalu, pada Putusan Nomor 135, MK memberikan penafsiran yang lebih eksplisit.
“Jika menafsirkan konstitusi dapat berubah secara ekstrim dalam rentang waktu singkat, sekitar berapa tahun, maka rakyat akan kehilangan kepastian dan sistem hukum kita akan kehilangan pegangan,” tuturnya.
Bagi Adies, ihwal jadwal keserentakan pemilu sejatinya bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. MK, kata dia, seharusnya tidak berwenang untuk mengotak-atik itu.
Ia pun menyebut MK seharusnya menjadi negative legislature, alih-alih positive legislature. Dalam tataran ini, Adies memandang tugas MK hanya sebatas menilai bertentangan atau tidaknya suatu norma undang-undang terhadap UUD, bukan membentuk norma baru.
“Apa yang dilakukan MK, menurut beberapa ahli juga, telah melampaui fungsi yudikatif,” katanya.
Lebih dari itu, Adies menyebut pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi membuka ruang politisasi birokrasi hingga mengancam prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Ia khawatir program pemerintah pusat tidak berjalan maksimal.
“Kita bisa bayangkan kalau presiden terpilih, kemudian pemilihan kepala daerah dua setengah tahun kemudian. Apa jadinya pembangunan di kabupaten/kota kalau hanya mendapatkan waktu dua tahun mereka hanya baru menyosialisasikan program, kemudian setengah tahun melaksanakan?” kata Adies.
Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Mahfud MD juga mengatakan bahwa jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy. Namun demikian, dia menekankan bahwa putusan MK final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan.
Menurut Mahfud, putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah harus dijalankan dengan melakukan rekayasa konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan pula oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 135 itu.
Terkait rekayasa konstitusional, Mahfud mengemukakan lima alternatif, yakni perpanjang masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah dengan undang-undang; kepala daerah diganti penjabat, DPRD dipilih melalui pemilu sela; kepala daerah diperpanjang dengan penjabat, DPRD diperpanjang dengan undang-undang tanpa pemilu sela; pemilu sela untuk DPRD dan kepala daerah periode peralihan; serta pilkada oleh DPRD.
Kendati demikian, ketua MK periode 2008–2013 itu tidak merekomendasikan pembentuk undang-undang memilih opsi terakhir, yakni pilkada oleh DPRD karena terlalu ekstrem.
Kepala Bidang Evaluasi Peningkatan (Kabid Evkat) Mutu Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) Badiklat Kemenhan Riska Riskawati menjelaskan peningkatan kualitas tersebut merupakan gabungan dari dua proyek.
“Gabungan proyek Corporate University Kemenhan: Game Changer SDM Pertahanan (GESPER) Unggul, dan proyek AKURAT: Akselerasi Kompetensi Unggul melalui Revitalisasi dan Adaptasi Teknologi Pertahanan,” ujar Riska di Gedung Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemenhan, Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut Riska menjelaskan bahwa proyek GESPER Unggul yang digagas olehnya dilatarbelakangi kebutuhan terhadap sistem pembelajaran yang lebih terstruktur di lingkungan SDM pertahanan.
Oleh sebab itu, kata dia, proyek yang digagas olehnya akan mengintegrasi teknologi pembelajaran berbasis digital serta pendekatan berbasis kompetensi, sehingga diharapkan dapat menciptakan budaya belajar sepanjang hayat di lingkungan Kemenhan.
Pada kesempatan yang sama, penggagas AKURAT, Kepala Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan (Kapusdiklat Tekfunghan) Badiklat Kemenhan Syamsu Rizal menjelaskan proyeknya akan melengkapi GESPER Unggul.
Rizal menjelaskan proyeknya merupakan sistem yang mengintegrasi teknologi pembelajaran untuk peningkatan kualitas SDM Kemenhan yang dirancang dalam GESPER Unggul.
“AKURAT akan menghadirkan sistem pelatihan berbasis teknologi cerdas, seperti e-learning (pembelajaran elektronik) interaktif, realitas virtual (VR), augmented reality atau AR (realitas berimbuh), dan simulasi berbasis kecerdasan buatan,” jelasnya.
Sementara itu, baik Rizal maupun Riska menjelaskan gagasan peningkatan kualitas SDM tersebut diharapkan dapat diwujudkan menjadi sebuah sistem yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan pada 2026.
Adapun kedua proyek tersebut merupakan hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan II tahun anggaran 2025.
Menurut Sekretaris LPMPP Unhan Toro Djulianto, transformasi tersebut diperlukan karena dosen merupakan ujung tombak mewujudkan perguruan tinggi bidang pertahanan berbasis riset yang berdaya saing dan berstandar kelas dunia.
“Oleh sebab itu, kami menggagas satu tema atau inovasi transformasi kualitas dosen, yaitu SIMDosen ini, Sistem Informasi Mutu Dosen,” ujar Toro di Gedung Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemenhan, Jakarta, Kamis.
Selain itu, Toro mengatakan bahwa peningkatan kualitas dosen dilakukan dengan menerapkan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE).
“Kurikulum OBE memungkinkan proses pembelajaran dirancang berdasarkan capaian kompetensi nyata, dan relevan dengan kebutuhan industri pertahanan,” ujarnya.
Terakhir, dia mengatakan bahwa transformasi kualitas dosen tetap memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Adapun jumlah dosen Unhan dari berbagai jenjang berjumlah sekitar 578 orang.
“Transformasi ini bukan hanya berdampak pada dosen secara individu, melainkan juga pada ekosistem akademik secara keseluruhan,” katanya.
Ia melanjutkan, “Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kolaborasi global terbuka luas, dan riset strategis dalam bidang pertahanan semakin berkembang.”
Sementara itu, dia mengatakan bahwa gagasan tersebut akan diteruskan kepada Rektor Unhan, dan diharapkan dapat diterapkan pada Agustus 2025 sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Adapun gagasan tersebut merupakan proyek hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan II tahun anggaran 2025.
