“Hari ini (Kamis 21/8), penyidik melakukan jemput paksa terhadap saudara ROC terkait perkara tindak pidana korupsi pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013-2018,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Walaupun demikian, Budi belum dapat menjelaskan penjemputan komisaris di PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan terkait upaya penahanan atau bukan.
Sebelumnya, KPK pada 19 September 2024 mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni berinisial AFI, DDWT, dan ROC.
Akan tetapi, KPK belum mengungkapkan identitas dari tiga tersangka tersebut.
Sementara itu, KPK pada 24 September 2024, telah mencegah tiga orang tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), Ketua Umum Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiares Tania (DDWT), dan Rudy Ong Chandra (ROC).
Namun, status tersangka Awang Faroek gugur setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada 22 Desember 2024.
“Dikurangi, ya sudah. Ya memang kondisinya begitu. Saya yakin nanti kalau ekonominya makin baik ya pasti ditambah,” ujar Sultan HB X, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Sultan HB X menanggapi rencana pengurangan Danais oleh pemerintah pusat. Pada 2024 Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp1,2 triliun, turun menjadi Rp1 triliun pada 2025, dan pada 2026 direncanakan dipangkas hingga 50 persen atau sekitar Rp500 miliar.
Sultan menegaskan dirinya enggan melakukan lobi tambahan Danais, karena ada beban politik yang ditanggung.
Raja Keraton Yogyakarta itu tidak ingin Danais dipersepsikan sebagai kompensasi atas kontribusi ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal Kemerdekaan RI.
“Saya tidak mau dalam pengertian politik, Dana Keistimewaan itu dipersamakan pada waktu ‘swargi’ (almarhum) Sultan HB IX membantu membiayai Republik. Jangan sampai. Wong dulu almarhum membantu itu ikhlas bukan untuk dikompensasi dengan ini. Jadi itu kan beban bagi saya,” ujar Sultan.
Meski begitu, Sultan tidak melarang apabila DPR atau DPRD DIY melakukan lobi ke pemerintah pusat.
“Kalau DPR atau DPRD melakukan (lobi) ya, silakan. Tapi kalau saya untuk menyampaikan negosiasi agar Danais ditambah dan sebagainya, itu saya punya beban,” katanya.
Lebih lanjut, Sultan menjelaskan program-program yang dibiayai Danais diajukan dua tahun sebelumnya, sehingga otomatis penyesuaian harus dilakukan jika terjadi pengurangan anggaran.
“Jadi kalau dikurangi itu karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah menghitung perubahan yang ada, jadi kita sesuaikan,” ujarnya pula.
Sultan menambahkan, meskipun saat ini ada rencana pemangkasan, Danais merupakan amanat Undang-Undang Keistimewaan DIY yang keberadaannya tetap terjamin. Ia pun optimistis alokasi Danais akan kembali meningkat ketika kondisi ekonomi nasional membaik.
“Saya yakin nanti kalau ekonominya makin baik ya mesti tambah. Bukan akan mengurangi. Karena itu masuk dalam bunyi undang-undang,” kata dia.
Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan angka Rp500 miliar yang beredar masih sebatas nota keuangan RAPBN yang dibacakan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang DPR RI.
Menurut dia, Pemda DIY belum bisa memastikan besaran Danais, karena keputusan final ada pada APBN 2026.
“Berapa pun yang dialokasikan, itu yang bisa kita belanjakan. Pada saat ini, kami menunggu sambil menyiapkan program kegiatan, kita cermati satu per satu lagi,” kata Aris.
Menurut dia, jika pemangkasan benar terjadi, maka seluruh program yang didanai Danais akan dicermati ulang. Banyak program bersifat wajib dan rutin, sehingga mau tidak mau akan disesuaikan dengan besaran dana yang ditransfer pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, menurut Aris, menjadi peringatan dini bagi Pemda DIY untuk melakukan evaluasi sejak sekarang, meski skema penyesuaian baru bisa ditentukan setelah RAPBN 2026 ditetapkan menjadi APBN.
“Kalau sudah menjadi APBN baru kami bisa berbicara banyak, tapi sebelum jadi APBN ya itu menjadi bagian ‘warning’ bagi kami,” ujarnya pula.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DIY Fajar Gegana menyampaikan rencana pemotongan Danais dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar untuk 2026. Informasi itu, menurut dia, diperoleh dari rapat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan DPR RI yang kemudian disampaikan ke DPRD DIY.
“Tahun ini kami melengkapi program edukasi yang telah dilakukan sejak tahun 2016,” kata Presiden Direktur Kao Indonesia Shoichi Hasegawa, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis.
Dari sisi jangkauan program, Anak KAO – Sekolah Sehat 2025 melibatkan sekolah-sekolah di daerah Nusa Tenggara Timur dan Papua, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas tentang pemahaman kebersihan diri dan lingkungan.
Pada tahun 2025 ini, Kao Indonesia menargetkan lebih dari 10.000 siswa dan tidak hanya menjangkau kota-kota di Pulau Jawa namun juga akan menjangkau daerah Indonesia Timur yaitu Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Sentani, Papua, yang bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia.
Inisiatif ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak di daerah yang membutuhkan akses edukasi kesehatan dan kebersihan diri.
Edukasi Anak KAO (Kreatif, Aktif, Optimis) – Sekolah Sehat 2025 meliputi peningkatan kesadaran implementasi dan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum, sesudah makan, setelah beraktivitas dan akibat jika tidak melakukan hal tersebut untuk kesehatan, mandi setelah beraktivitas untuk mencegah bau badan, dan menjaga kebersihan pakaian dari kotoran dan kuman.
Selain itu edukasi kebiasaan menjaga kebersihan diri (personal hygiene) dengan manajemen kebersihan menstruasi dan pubertas pada siswi juga dilakukan baik di rumah dan lingkungan sekolah sebagai dasar fundamental dan menjaga lingkungan melalui kebiasaan memilah sampah untuk bumi yang lebih berkelanjutan.
Pilar edukasi yang secara berkelanjutan disampaikan oleh Kao Indonesia dalam rangkaian Edukasi Anak KAO setiap tahunnya sejalan dengan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi: Bangun Pagi; Beribadah; Berolahraga; Makan Sehat & Bergizi; Gemar Belajar; Bermasyarakat; dan Tidur Cepat.
Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, dr. Elvieda Sariwati juga menyambut baik program edukasi Anak KAO – Sekolah Sehat 2025.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting dalam memperluas pembudayaan GERMAS di Masyarakat.
“Saat ini Kementerian Kesehatan juga sedang melaksanakan program cek kesehatan gratis sekolah, diharapkan program edukasi Anak KAO – Sekolah Sehat ini juga mendukung agar semua anak sekolah mendapatkan cek kesehatan gratis ini dan tindak lanjut hasilnya, sehingga anak sehat, bugar, cerdas baik fisik maupun mental menuju Indonesia emas 2045.” Ungkap Elvieda.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Maulani Mega Hapsari mengatakan pembiasaan yang dilakukan setiap anak setiap harinya dapat membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“SDM yang unggul merupakan poin terpenting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di mana 8 karakter utama bangsa yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri dan bermanfaat harus dicapai melalui pembiasaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat,” kata Maulani.
Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Kao Indonesia sebagai mitra resmi Kemendikdasmen dalam melakukan edukasi kepada anak-anak terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat,
“Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan dan targetnya terlaksana 2027,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Prasetyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Francine Widjojo yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.
Prasetyo menilai Francine tidak mengerti kondisi PAM Jaya saat ini. Apalagi setelah dua operator swasta, yakni Palyja dan Aetra hengkang dari Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.
Terkait tudingan Francine soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menegaskan penambahan usulan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan.
“Kalau itu disetujui oleh fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau ternyata fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Raperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.
Dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat karena perseroan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.
Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan perpipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta mencapai 73,4 persen. Sementara itu, direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan perpipaan hingga di atas 80 persen sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham.
“Direksi harus tunjukkan yang terbaik ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, tak terkecuali fraksi PSI Jakarta untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan direksi PAM Jaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.
Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.
“Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/).
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Raperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dimasukkan ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Ruang Komisi VI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
“Banyak pihak menilai program Presiden tidak realistis. Namun menurut saya, justru sangat realistis. Kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja kita lihat di Eropa Timur masih terjadi gejolak, Timur Tengah belum stabil, bahkan di kawasan Asia Tenggara kita melihat potensi konflik. Kalau kita tidak lebih cerdas menjaga kepentingan nasional, tentu ini akan menjadi masalah serius bagi Indonesia,” kata dia dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ia menekankan Presiden Prabowo sudah cukup jelas dalam memitigasi tantangan global, terutama melalui fokus pada ketahanan pangan dan energi.
“Dua hal ini adalah fondasi utama bagi bangsa. Jika salah kelola, dampaknya sangat berbahaya. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi pendorong utama kesejahteraan rakyat,” katanya.
Selain itu, Demer, sapaan akrabnya, juga menilai program hilirisasi dan hibridisasi yang ditekankan Presiden akan semakin menggeliatkan perekonomian nasional. Ia menyoroti pula pembentukan Danantara, yang oleh sebagian pihak dianggap membebani.
“Saya melihat justru sebaliknya. Selama ini, BUMN kita lambat dan tidak fleksibel karena terikat birokrasi anggaran. Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai 1.000 miliar dolar AS. Dengan estimasi ROI 5 persen, nilai tambah yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp800 triliun.
Menurutnya, angka itu sangat signifikan dan harus benar-benar dipersiapkan oleh Himbara agar mampu menindaklanjuti arahan Presiden.
“Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan tujuan utama dari kebijakan Presiden adalah untuk menurunkan ketimpangan (gini ratio) dan menghadirkan pemerataan ekonomi.
“Selama ini, keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya kebijakan ini, saya berharap muncul pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lebih merata dan berkeadilan,” ujar Demer.
Oleh karena itu, ia meminta Himbara agar bersama Komisi VI lebih intensif melakukan rapat dan konsolidasi guna memastikan kebijakan Presiden benar-benar terimplementasi.
“Program Presiden ini sangat bagus secara konsep. Tantangannya sekarang: apakah mampu diimplementasikan dengan baik di lapangan. DPR akan terus mengawal agar tujuan besar ini bisa tercapai,” tuturnya.
“Kini kondisi korban sudah jauh membaik. Korban sudah lepas dari alat bantu medis dan mengalami kenaikan berat badan. Namun, korban belum bisa berjalan dan masih membutuhkan bantuan pengasuh untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menjaga kebersihan luka,” kata Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakan Arifah Fauzi saat kembali menjenguk M di RS Polri Said Sukanto, Jakarta.
Arifah Fauzi mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus berkoordinasi dengan RS Polri dan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk memastikan korban mendapatkan pengasuhan lanjutan yang layak.
“Kami ingin memastikan kondisi anak yang sudah membaik tetap terjaga dan dalam pendampingan pengasuh, termasuk saat nanti berada di panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.
Menteri PPPA menambahkan, pihaknya akan terus memantau proses pemulihan korban agar dapat berjalan optimal.
“Kami tidak hanya memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga menjamin anak memperoleh pengasuhan yang aman dan layak. Pemulihan anak korban kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh agar mereka dapat tumbuh kembali dengan rasa aman dan martabat yang terjaga,” kata Arifatul Choiri Fauzi.
Sementara proses hukum kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA PPO) Bareskrim Polri.
Anak tersebut sebelumnya ditemukan oleh warga dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama, diduga menjadi korban kekerasan.
Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemah, berat badan di bawah normal, kondisi gizi buruk, mengalami luka infeksi, dan ketergantungan penuh pada bantuan orang lain.
Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Kamis (21/8) malam, Rudy Ong tiba mengenakan kemeja berwarna merah muda, dan memegang erat tangan kiri seseorang di depannya.
Orang yang memakai kemeja berwarna cerah dan rompi berwarna abu tersebut juga berusaha menghalangi pandangan para jurnalis yang berusaha memotret atau merekam kedatangan Rudy Ong di Gedung Merah Putih KPK.
Pada pukul 21.37 WIB, komisaris di PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan berjalan ke arah tangga menuju lantai pemeriksaan.
Rudy Ong tampak kebingungan di tengah perjalanan karena sudah tidak ada orang yang melindunginya dari sorotan para jurnalis.
Ia berhenti sesaat, dan lima detik kemudian memutuskan melindungi mukanya dengan tangan kirinya.
Setelah yakin sorotan para jurnalis sudah mereda, dia menurunkan lengannya.
Namun, dia kembali berusaha menghindari sorotan para jurnalis dengan berjalan seperti merangkak hingga akhirnya berdiri setelah membelakangi pandangan.
Sebelumnya, KPK pada 19 September 2024 mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni berinisial AFI, DDWT, dan ROC.
Sementara itu, KPK pada 24 September 2024, telah mencegah tiga orang tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), Ketua Umum Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiares Tania (DDWT), dan Rudy Ong Chandra (ROC).
Namun, status tersangka Awang Faroek gugur setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada 22 Desember 2024.
Yulisman dalam keterangan di Jakarta, Kamis menekankan momentum kenaikan investasi itu bisa hilang apabila pemerintah dan DPR tidak segera menyelesaikan revisi regulasi sektor migas yang sudah terlalu lama tertunda.
Dia menyebutkan realisasi investasi hulu migas pada semester pertama 2025 mencapai 7,19 miliar dolar AS atau naik 28,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyeksinya hingga akhir tahun bisa tembus 16,5-16,9 miliar dolar AS, yang menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas,” ujarnya.
Ia menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Migas yang sudah lama dibahas tak kunjung rampung sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Padahal, laporan SKK Migas mencatat Indonesia berada di peringkat 9 dari 14 negara Asia Pasifik dalam iklim investasi migas, menandakan masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga.
“Kalau aturan dasarnya terus tertunda, investor bisa ragu menempatkan capital expenditure jangka panjang. Padahal, sektor migas adalah backbone energi nasional, termasuk dalam transisi menuju energi rendah karbon,” ucap anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Riau II itu.
Yulisman juga menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda carbon capture and storage (CCS) serta pengembangan energi rendah emisi dalam proyek hulu migas.
Ia menyebut sebagian besar perusahaan global mulai mensyaratkan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam setiap investasi migas.
“Kalau regulasi tidak adaptif dengan tuntutan dekarbonisasi, Indonesia bisa kehilangan kesempatan. Padahal, CCS, enhanced oil recovery, dan reaktivasi sumur tua adalah kunci menjaga lifting migas sembari memenuhi target net zero,” jelas Yulisman.
Untuk itu, kata Yulisman, Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi migas bersama pemerintah.
Ia menyatakan DPR akan mengawal agar beleid baru memberi kepastian hukum, mendorong investasi, sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Investasi hulu migas yang naik tajam ini jangan sampai jadi momentum sesaat. Regulasi harus segera diputuskan agar Indonesia mampu bersaing, menjaga ketahanan energi, sekaligus menyiapkan transisi yang berkeadilan,” kata Yulisman.
“Memang kalau kita lihat di aspek perkembangan daripada hoaks, misinformasi maupun disinformasi di era digital itu semakin sulit ditangani,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini dalam sebuah temu media di Jakarta, Kamis.
Lustarini mengatakan kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deep fake, di mana hoaks yang disebar tidak terbatas oleh teks atau gambar. Kini, deep fake dapat hadir dalam bentuk video dan suara yang makin sulit dibedakan dengan aslinya.
Semakin masif misinformasi itu, maka semakin banyak pula jumlah konten manipulatifnya. Proses penyebarannya juga lebih cepat daripada proses verifikasi.
Kesulitan berikutnya yakni motif penyebaran yang beragam dan cenderung cepat karena adanya multiply effect dari konten tersebut.
“Ada yang memang dilihat ini karena menyebar, karena memang ada agenda politik atau agenda finansial dan ada juga orang iseng doang hanya untuk tes the water, hanya untuk mengetes kemampuan dia untuk membuat konten,” kata Lustarini.
“Dan itu banyak dampaknya nyata, membahayakan, memprovokasi dan bisa menimbulkan konflik sosial. Itu yang sekarang menjadi persoalan,” tambahnya.
Persoalan berikutnya yakni kredibilitas media konvensional yang semakin tergerus disebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat.
Ia mencontohkan adanya segelintir tokoh media terjun ke dunia politik atau bisnis media yang masih cukup bergantung dengan belanja pemerintah.
“Ada 60 personel sudah diturunkan dari Kodim 1307/Poso beserta peralatan untuk melakukan evakuasi,” kata Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Wahyu mengatakan personel TNI AD dikerahkan membangun posko di beberapa titik untuk menampung warga yang rumahnya hancur karena gempa.
Di posko pengungsian itu, kata Wahyu, TNI AD dan pemerintah daerah setempat telah menyiapkan logistik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Kodim 1307/Poso dan Pemda Kabupaten Poso mendirikan tenda di lapangan RSUD Poso untuk mewadahi pasien yang trauma terhadap gempa susulan dan di depan gereja yang roboh untuk membantu pelaksanaan ibadah,” ucap Wahyu.
Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 132 warga yang mengungsi di posko yang telah dibangun TNI AD dan pemerintah daerah setempat.
Tidak hanya pembangunan posko, TNI AD juga akan membantu pemerintah daerah mengevakuasi korban yang masih ada di lokasi gempa serta membersihkan puing-puing di setiap rumah warga.
“Direncanakan besok Kodim 1307/Poso bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pembersihan rumah yang rusak pasca gempa. TNI AD akan terus menyiagakan personel di sana sampai situasi kondusif,” kata Wahyu.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dimiliki TNI AD tercatat ada 30 warga yang jadi korban gempa terdiri atas tiga orang mengalami luka berat, 16 orang luka sedang, dan 11 orang luka ringan.
Selain korban jiwa, TNI AD juga mencatat ada puluhan bangunan yang terdampak gempa.
Tercatat ada 33 rumah yang rusak, tiga pagar rusak, satu gedung walet, dan satu gereja rubuh di bagian dalam ruangan.
