Dalam debat publik yang pertama peserta Pilkada 2024, kata Ketua KPU Kota Jayapura Martapina Anggai, empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menyampaikan visi, misi, dan program serta adu gagasan dan konsep di hadapan publik.
“Jadi, debat ini sebenarnya merupakan momen bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam visi dan misi pasangan calon,” kata Martapina Anggai di Jayapura, Sabtu.
Menurut Anggai, debat publik merupakan salah satu bentuk kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan pasangan calon menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.
“Selain penyampaian visi dan misi, setiap pasangan calon juga mendapat kesempatan untuk saling memberikan pertanyaan dan tanggapan,” ujarnya.
Anggai menyebutkan debat publik sebanyak tiga kali dengan penyelenggaraan pertama di Kota Jayapura, kemudian akan berlangsung di Jakarta.
KPU Kota Jayapura telah menggelar debat publik pertama di Papua Youth Creative Hub pada hari Jumat (18/10).
Keempat peserta pilkada tersebut, yakni pasangan Frans Pekey-Mansur, Jhoni Banua Rouw-Darwis Massi, Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo, dan pasangan Abisai Rollo-Rustan Saru.
“Deklarasi ini sebagai upaya dan komitmen bersama melibatkan anak muda untuk bersama melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,” ujar Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak Ridwan di Pontianak, Sabtu.
Dalam deklarasi pengawasan partisipatif, kata Ridwan, pemuda berkomitmen menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka juga menolak kampanye hitam, isu SARA, dan politik uang.
“Selanjutnya pemuda diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemilihan kepala daerah,” kata dia.
Ridwan meminta pemuda untuk menolak suara dibeli karena bukan barang, melainkan pemuda adalah penentu masa depan.
“Mari kita awasi proses Pilkada 2024 dan pastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku,” ajak dia.
Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Pontianak Dina Diana Andrini mengatakan bahwa pemuda memiliki peranan strategis dalam pengawasan di Pilkada 2024. Apalagi, pemuda yang terdiri atas generasi milenial dan generasi Z mendominasi dalam daftar pemilih.
“Mari menjadi pelopor pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024. Tolak politik uang, kampanye hitam, hoaks, dan isu SARA,” katanya.
Jika di lapangan, baik di lingkungan kampus, sekolah, maupun tempat lainnya, ditemukan pelanggaran, diminta untuk segera lapor ke Bawaslu Kota Pontianak.
“Silakan laporkan ke Bawaslu Kota Pontianak atau melalui sosial media,” kata dia.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi di Batam, Sabtu, mencatat ada 273 penyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada), 27 November mendatang.
Mawardi mengatakan bahwa penyandang disabilitas turut mendapatkan perhatian khusus dalam pesta demokrasi ini.
Dari DPT sebanyak 899.666 orang, kata dia, tercatat 1.324 di antaranya adalah pemilih disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan di Batam.
Dari jumlah tersebut, terbagi beberapa kategori, yaitu disabilitas intelektual sebanyak 97 orang, disabilitas fisik 562 orang, disabilitas mental sebanyak 181 orang, disabilitas wicara 211 orang, serta disabilitas tunanetra dan tunarungu sebanyak 273 orang.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara di TPS, untuk menyediakan fasilitas ramah disabilitas,” ujar Mawardi.
Pengadaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, kata dia, tidak tersedia di semua TPS. Namun, disesuaikan dengan TPS yang melayani pemilih penyandang disabilitas.
“Pengadaan itu tidak semua TPS, tetapi kami punya data pemilih mana saja yang ada penyandang disabilitas,” ujar dia.
Dalam pemilihan nanti, KPU juga akan menyediakan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan.
Dengan telah dilakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas, menurut Mawardi, sebagai bentuk komitmen KPU untuk menjamin inklusivitas dalam demokrasi.
Ia mengimbau semua warga, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih, untuk dapat menggunakannya dalam menentukan masa depan daerah.
Dengan langkah tersebut, pihaknya berharap tidak ada satu pun suara yang terabaikan.
“Kami berharap Pilkada 2024 menjadi ajang partisipasi yang merata bagi seluruh warga Batam,” kata Mawardi.
Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta, Sabtu, pimpinan negara yang telah hadir, antara lain, Presiden Jerman Christian Wulff yang tiba di Indonesia melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (18/10) kemarin.
Presiden Jerman disambut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.
Pada Sabtu hari ini, Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Selanjutnya Wapres Laos Pany Yathotou tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Adapun Wakil Perdana Menteri Qatar Dr. Khalid bin Mohamed Al-Attiyah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta disambut oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Berikutnya Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Xuan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, disambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Seluruh pimpinan negara yang hadir disambut dengan upacara penyambutan yang melibatkan pasukan jajar kehormatan.
Diperkirakan pimpinan negara-negara sahabat lainnya juga tiba di Indonesia hingga Sabtu malam untuk menyaksikan acara Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (20/10).
“Sepertinya begitu (batal, red.). Sampai dengan saat acara pelantikan, pertemuan itu masih tertunda,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Menurut Muzani, pertemuan tersebut belum bisa terselenggara karena kondisi Megawati yang kurang sehat.
“Kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya, dan bisa segera menjalankan aktivitas-nya dengan baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa akan ada waktunya pertemuan dengan Megawati dapat terwujud. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa Prabowo yang akan mengatur pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo akan terjadi.
“Insya-Allah secepatnya ya, insya-Allah,” kata Puan saat berada di depan rumah Megawati di kawasan Kartanegara IX, Menteng, Jakarta Pusat Rabu (16/10).
Puan pun tidak mengatakan kapan persisnya pertemuan tersebut akan terjadi. Dia langsung pergi meninggalkan awak media yang sudah menunggu di depan rumah Megawati. .
“Hingga saat ini belum ada penetapan, belum ada penetapan anggota dan pimpinan masing-masing fraksi di AKD, baik di komisi maupun badan dan mahkamah. Jadi, belum ada penetapan itu, belum ada putusan soal itu,” kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, dia meminta agar tak ada pihak yang saling mengeklaim sudah menduduki posisi pimpinan pada salah satu AKD di DPR RI.
Pada saat ini masing-masing fraksi di DPR RI baru menyepakati soal alokasi jumlah anggota fraksi di setiap alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun badan.
Mengenai penetapan fraksi mana akan menjadi pimpinan atau ketua maupun wakil ketua, atau pimpinan di setiap AKD, baik komisi, badan, maupun mahkamah, menurut dia, belum dilakukan.
“Mengapa belum dilakukan? Pertama, belum ada kesepakatan mengenai sistem dan mekanisme penentuan untuk menjadi pimpinan AKD untuk setiap fraksi, belum ada. Yang kedua, juga menunda sampai pelantikan kabinet baru Presiden Prabowo dan tentu menunggu nomenklatur, nomenklatur kementerian yang akan dibentuk,” jelasnya.
Benny juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan mengenai fraksi apa yang menjadi pimpinan di komisi, badan, maupun mahkamah pada AKD.
“Mengapa belum ada? Karena belum ada kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penetapan pimpinan dari masing-masing fraksi. Akan tetapi, alokasinya sudah disepakati,” ungkap Benny.
Benny mencontohkan Fraksi Demokrat mendapatkan 1 ketua di komisi atau badan dan 6 wakil ketua di komisi atau badan dari 20 komisi/badan.
Terkait dengan siapa yang akan ditugaskan Fraksi Demokrat sebagai ketua komisi dan wakil ketua badan, lanjut dia, belum disepakati mekanismenya.
Pernyataannya itu sekaligus menepis adanya klaim dari pihak tertentu bahwa sudah mendapatkan kursi pimpinan AKD baik di komisi maupun badan.
“Sampai saat ini belum ada mekanisme yang disepakati dalam penempatannya. Belum ada. Sistemnya belum ada,” ucapnya.
Ia mengusulkan sistemnya dalam penempatan pimpinan AKD itu berdasarkan asas kebersamaan dan persamaan.
Menurut dia, sistemnya itu sistem putaran yakni sistem putaran pertama diberikan kepada fraksi yang memiliki kursi terbanyak di DPR RI, dalam hal ini PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, hingga Partai Demokrat yang di posisi terakhir.
“Kami mengusulkan supaya sistemnya itu, misalnya PDI Perjuangan mendapatkan ketua di komisi apa, sistemnya adalah sistem putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan seterusnya sampai selesai,” katanya.
Dengan sistem tersebut, menurut dia, dapat menjamin kebersamaan, dapat menjamin persamaan, saling menghargai, tidak mayoritas, dan tidak ada tirani minoritas.
“‘Kan setiap fraksi punya hak yang sama, untuk memilih. Jadi, tidak ada blocking system. Jadi, yang kami perjuangkan adalah sistemnya. Dengan menegakkan sistem ini dan melaksanakan sistem itu, kami nanti dapat di fraksi mana kami siap,” tambah Benny.
Sementara itu, anggota DPR RI Herman Khaeron juga menyampaikan sampai saat ini belum ada sistem pemilihan pimpinan AKD.
Ia berharap pembahasan sistem penetapan pimpinan AKD di DPR RI periode 2024—2029 harus adil.
“Proses formal belum clear, perlu ada pembicaraan proporsionalitasnya dan pembahasan harus ekualitas,” pungkas Herman.
“Banyak pertanyaan dari PCNU-PWNU yang siap mendukung dan mendesak segera diadakan MLB NU. Saya pastikan MLB NU segera dilaksanakan,” kata Imam dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Imam memastikan bahwa agenda MLB NU ini murni untuk penyelamatan organisasi dari kepemimpinan PBNU yang arogan dan intimidatif terhadap struktur di bawahnya.
“Banyak sekali PCNU-PWNU yang dipecat dan dicaretaker secara sepihak oleh PBNU dan menimbulkan keresahan yang laten di bawah,” ujarnya.
Menurutnya, pelanggaran konstitusi NU (Qonun Asasi, AD ART dan Khittah NU) yang dilakukan PBNU secara sewenang-wenang seolah PBNU bisa melakukan apa saja tanpa landasan konstitusi organisasi tersebut.
“Kami selaku Presidium dan OC (organzing comitte) MLB NU dengan yakin dan mantap akan melaksanakan MLB NU. Soal waktu dan tempat akan segera diputuskan dalam acara Pra MLB NU dalam waktu dekat ini,” pungkas dia.
Sebelumnya Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Jawa Timur, Abdussalam Shohib alias Gus Salam mengatakan bahwa akar rumput mulai resah melihat PBNU yang dinilai melenceng jauh dari tugas utama, sehingga MLB PBNU bisa terjadi kapan saja.
Selanjutnya terbentuk Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama yang kemudian menyatakan telah menerima pengaduan, kritik, dan saran dari 28 provinsi, 326 kabupaten/kota, dan 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, yang memberikan dukungan agar MLB segera diselenggarakan.
Presidium melalui Konsolidasi Nasional Presidium MLB NU yang dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada 8-9 September 2024, memutuskan meminta pemerintah membekukan SK kepengurusan Pengurus Besar NU.
Sementara di sisi lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada menegaskan tidak ada pengurus tingkat cabang dan wilayah yang terlibat dalam wacana penyelenggaraan MLB NU.
Latopada menyebut MLB NU itu merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan PBNU. Dia pun menekankan struktur kepengurusan PBNU solid dan kokoh hingga ke bawah.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Sabtu, capaian Budi Arie selama memimpin Kemenkominfo antara lain menyelesaikan pembangunan 5.321 base transceiver station (BTS) 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada semester pertama 2024.
“Kemudian, terkait judi online, hingga kini Kominfo telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024,” kata Prabu.
Selain itu, Kemenkominfo telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Menurut Prabu, Budi Arie juga dinilai berhasil menjaga keamanan dan kedamaian ruang publik selama pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Capaian lain Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Budi Arie mencakup keberhasilan mengembalikan dana Rp3,5 triliun dari proyek infrastruktur digital Hot Backup Satellite (HBS) kepada negara.
Pengembalian dana itu dilakukan setelah Satuan Tugas BAKTI Kemenkominfo memutuskan penghentian proyek satelit HBS pada 19 Oktober 2023.
Penghentian proyek dilakukan menyusul keberhasilan peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat, pada 19 Juni 2023.
Proyek tersebut disetop karena menurut kajian dan penilaian Satuan Tugas BAKTI Kemenkominfo HBS bukan solusi tepat bagi masalah konektivitas digital di Indonesia.
Sebagaimana namanya, HBS berfungsi sebagai satelit cadangan jika satelit internet cepat SATRIA-1 mengalami anomali ketika meluncur.
Nilai proyek HBS total mencapai Rp5,2 triliun. Pemerintah telah membayarkan dana Rp3,5 triliun ditambah cost of money kepada Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) sebagai pemenang proyek.
Pengembalian dana dari proyek itu selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas satelit SATRIA-1 serta memperkuat konektivitas di daerah 3T.
Menurut Muzani, Megawati tidak dapat hadir karena kurang fit akibat melakukan perjalanan ke Uzbekistan, seperti ke makam Imam Al Bukhari di Samarkand, hingga berkunjung ke Saint Petersburg, Rusia.
“Ibu kondisinya kurang fit dan flu maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Dengan sangat menyesal, Ibu menyampaikan kabar kepada kami, melalui Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah, untuk beristirahat,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Oleh sebab itu, Muzani mengatakan bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan 110 anggota dewan dari PDI Perjuangan untuk tidak boleh absen menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Atas instruksi itu, kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega, dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi khidmat dan kekhusyukan acara,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati sempat mengunjungi Uzbekistan pada hari Jumat (20/9). Registan Square menjadi salah satu tempat yang dikunjungi usai berziarah ke Makam Imam Al Bukhari di Samarkand.
Agenda pelantikan diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB.
“Beliau menyatakan senang bahwa acaranya besok berjalan simpel, tidak bertele-tele, dan berjalan dengan baik. Perkiraan kami dan beliau, acara akan berjalan sekitar 2 jam, pukul 10.00 sampai dengan 12.00,” kata Muzani usai menghadiri geladi bersih Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Gibran banyak bertanya tentang persiapan pelantikan pada hari Minggu (20/10), kemudian pimpinan MPR RI telah menjelaskan kepada yang bersangkutan.
Berdasarkan pantauan ANTARA, Gibran tiba di kompleks parlemen untuk menghadiri geladi bersih seorang diri pada pukul 10.19 WIB. Dia mengenakan batik berlengan panjang.
Gibran sempat melambaikan tangan kepada jurnalis yang bersiaga di depan pintu Ruang Rapat Paripurna I, kemudian yang bersangkutan berjalan memasuki ruang tersebut.
Setelah Gibran tiba, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Bambang Wuryanto tiba di depan pintu Ruang Rapat Paripurna I.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman tiba lebih dahulu.
Agenda pelantikan ini diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB.
