“Sepertinya begitu (batal, red.). Sampai dengan saat acara pelantikan, pertemuan itu masih tertunda,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Menurut Muzani, pertemuan tersebut belum bisa terselenggara karena kondisi Megawati yang kurang sehat.
“Kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya, dan bisa segera menjalankan aktivitas-nya dengan baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa akan ada waktunya pertemuan dengan Megawati dapat terwujud. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa Prabowo yang akan mengatur pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo akan terjadi.
“Insya-Allah secepatnya ya, insya-Allah,” kata Puan saat berada di depan rumah Megawati di kawasan Kartanegara IX, Menteng, Jakarta Pusat Rabu (16/10).
Puan pun tidak mengatakan kapan persisnya pertemuan tersebut akan terjadi. Dia langsung pergi meninggalkan awak media yang sudah menunggu di depan rumah Megawati. .
“Hingga saat ini belum ada penetapan, belum ada penetapan anggota dan pimpinan masing-masing fraksi di AKD, baik di komisi maupun badan dan mahkamah. Jadi, belum ada penetapan itu, belum ada putusan soal itu,” kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, dia meminta agar tak ada pihak yang saling mengeklaim sudah menduduki posisi pimpinan pada salah satu AKD di DPR RI.
Pada saat ini masing-masing fraksi di DPR RI baru menyepakati soal alokasi jumlah anggota fraksi di setiap alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun badan.
Mengenai penetapan fraksi mana akan menjadi pimpinan atau ketua maupun wakil ketua, atau pimpinan di setiap AKD, baik komisi, badan, maupun mahkamah, menurut dia, belum dilakukan.
“Mengapa belum dilakukan? Pertama, belum ada kesepakatan mengenai sistem dan mekanisme penentuan untuk menjadi pimpinan AKD untuk setiap fraksi, belum ada. Yang kedua, juga menunda sampai pelantikan kabinet baru Presiden Prabowo dan tentu menunggu nomenklatur, nomenklatur kementerian yang akan dibentuk,” jelasnya.
Benny juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan mengenai fraksi apa yang menjadi pimpinan di komisi, badan, maupun mahkamah pada AKD.
“Mengapa belum ada? Karena belum ada kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penetapan pimpinan dari masing-masing fraksi. Akan tetapi, alokasinya sudah disepakati,” ungkap Benny.
Benny mencontohkan Fraksi Demokrat mendapatkan 1 ketua di komisi atau badan dan 6 wakil ketua di komisi atau badan dari 20 komisi/badan.
Terkait dengan siapa yang akan ditugaskan Fraksi Demokrat sebagai ketua komisi dan wakil ketua badan, lanjut dia, belum disepakati mekanismenya.
Pernyataannya itu sekaligus menepis adanya klaim dari pihak tertentu bahwa sudah mendapatkan kursi pimpinan AKD baik di komisi maupun badan.
“Sampai saat ini belum ada mekanisme yang disepakati dalam penempatannya. Belum ada. Sistemnya belum ada,” ucapnya.
Ia mengusulkan sistemnya dalam penempatan pimpinan AKD itu berdasarkan asas kebersamaan dan persamaan.
Menurut dia, sistemnya itu sistem putaran yakni sistem putaran pertama diberikan kepada fraksi yang memiliki kursi terbanyak di DPR RI, dalam hal ini PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, hingga Partai Demokrat yang di posisi terakhir.
“Kami mengusulkan supaya sistemnya itu, misalnya PDI Perjuangan mendapatkan ketua di komisi apa, sistemnya adalah sistem putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan seterusnya sampai selesai,” katanya.
Dengan sistem tersebut, menurut dia, dapat menjamin kebersamaan, dapat menjamin persamaan, saling menghargai, tidak mayoritas, dan tidak ada tirani minoritas.
“‘Kan setiap fraksi punya hak yang sama, untuk memilih. Jadi, tidak ada blocking system. Jadi, yang kami perjuangkan adalah sistemnya. Dengan menegakkan sistem ini dan melaksanakan sistem itu, kami nanti dapat di fraksi mana kami siap,” tambah Benny.
Sementara itu, anggota DPR RI Herman Khaeron juga menyampaikan sampai saat ini belum ada sistem pemilihan pimpinan AKD.
Ia berharap pembahasan sistem penetapan pimpinan AKD di DPR RI periode 2024—2029 harus adil.
“Proses formal belum clear, perlu ada pembicaraan proporsionalitasnya dan pembahasan harus ekualitas,” pungkas Herman.
“Banyak pertanyaan dari PCNU-PWNU yang siap mendukung dan mendesak segera diadakan MLB NU. Saya pastikan MLB NU segera dilaksanakan,” kata Imam dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Imam memastikan bahwa agenda MLB NU ini murni untuk penyelamatan organisasi dari kepemimpinan PBNU yang arogan dan intimidatif terhadap struktur di bawahnya.
“Banyak sekali PCNU-PWNU yang dipecat dan dicaretaker secara sepihak oleh PBNU dan menimbulkan keresahan yang laten di bawah,” ujarnya.
Menurutnya, pelanggaran konstitusi NU (Qonun Asasi, AD ART dan Khittah NU) yang dilakukan PBNU secara sewenang-wenang seolah PBNU bisa melakukan apa saja tanpa landasan konstitusi organisasi tersebut.
“Kami selaku Presidium dan OC (organzing comitte) MLB NU dengan yakin dan mantap akan melaksanakan MLB NU. Soal waktu dan tempat akan segera diputuskan dalam acara Pra MLB NU dalam waktu dekat ini,” pungkas dia.
Sebelumnya Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Jawa Timur, Abdussalam Shohib alias Gus Salam mengatakan bahwa akar rumput mulai resah melihat PBNU yang dinilai melenceng jauh dari tugas utama, sehingga MLB PBNU bisa terjadi kapan saja.
Selanjutnya terbentuk Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama yang kemudian menyatakan telah menerima pengaduan, kritik, dan saran dari 28 provinsi, 326 kabupaten/kota, dan 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, yang memberikan dukungan agar MLB segera diselenggarakan.
Presidium melalui Konsolidasi Nasional Presidium MLB NU yang dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada 8-9 September 2024, memutuskan meminta pemerintah membekukan SK kepengurusan Pengurus Besar NU.
Sementara di sisi lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada menegaskan tidak ada pengurus tingkat cabang dan wilayah yang terlibat dalam wacana penyelenggaraan MLB NU.
Latopada menyebut MLB NU itu merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan PBNU. Dia pun menekankan struktur kepengurusan PBNU solid dan kokoh hingga ke bawah.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Sabtu, capaian Budi Arie selama memimpin Kemenkominfo antara lain menyelesaikan pembangunan 5.321 base transceiver station (BTS) 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada semester pertama 2024.
“Kemudian, terkait judi online, hingga kini Kominfo telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024,” kata Prabu.
Selain itu, Kemenkominfo telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Menurut Prabu, Budi Arie juga dinilai berhasil menjaga keamanan dan kedamaian ruang publik selama pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Capaian lain Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Budi Arie mencakup keberhasilan mengembalikan dana Rp3,5 triliun dari proyek infrastruktur digital Hot Backup Satellite (HBS) kepada negara.
Pengembalian dana itu dilakukan setelah Satuan Tugas BAKTI Kemenkominfo memutuskan penghentian proyek satelit HBS pada 19 Oktober 2023.
Penghentian proyek dilakukan menyusul keberhasilan peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat, pada 19 Juni 2023.
Proyek tersebut disetop karena menurut kajian dan penilaian Satuan Tugas BAKTI Kemenkominfo HBS bukan solusi tepat bagi masalah konektivitas digital di Indonesia.
Sebagaimana namanya, HBS berfungsi sebagai satelit cadangan jika satelit internet cepat SATRIA-1 mengalami anomali ketika meluncur.
Nilai proyek HBS total mencapai Rp5,2 triliun. Pemerintah telah membayarkan dana Rp3,5 triliun ditambah cost of money kepada Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) sebagai pemenang proyek.
Pengembalian dana dari proyek itu selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas satelit SATRIA-1 serta memperkuat konektivitas di daerah 3T.
Menurut Muzani, Megawati tidak dapat hadir karena kurang fit akibat melakukan perjalanan ke Uzbekistan, seperti ke makam Imam Al Bukhari di Samarkand, hingga berkunjung ke Saint Petersburg, Rusia.
“Ibu kondisinya kurang fit dan flu maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Dengan sangat menyesal, Ibu menyampaikan kabar kepada kami, melalui Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah, untuk beristirahat,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Oleh sebab itu, Muzani mengatakan bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan 110 anggota dewan dari PDI Perjuangan untuk tidak boleh absen menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Atas instruksi itu, kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega, dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi khidmat dan kekhusyukan acara,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati sempat mengunjungi Uzbekistan pada hari Jumat (20/9). Registan Square menjadi salah satu tempat yang dikunjungi usai berziarah ke Makam Imam Al Bukhari di Samarkand.
Agenda pelantikan diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB.
“Beliau menyatakan senang bahwa acaranya besok berjalan simpel, tidak bertele-tele, dan berjalan dengan baik. Perkiraan kami dan beliau, acara akan berjalan sekitar 2 jam, pukul 10.00 sampai dengan 12.00,” kata Muzani usai menghadiri geladi bersih Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Gibran banyak bertanya tentang persiapan pelantikan pada hari Minggu (20/10), kemudian pimpinan MPR RI telah menjelaskan kepada yang bersangkutan.
Berdasarkan pantauan ANTARA, Gibran tiba di kompleks parlemen untuk menghadiri geladi bersih seorang diri pada pukul 10.19 WIB. Dia mengenakan batik berlengan panjang.
Gibran sempat melambaikan tangan kepada jurnalis yang bersiaga di depan pintu Ruang Rapat Paripurna I, kemudian yang bersangkutan berjalan memasuki ruang tersebut.
Setelah Gibran tiba, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Bambang Wuryanto tiba di depan pintu Ruang Rapat Paripurna I.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman tiba lebih dahulu.
Agenda pelantikan ini diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB.
“Kami merasa apa yang sudah dilakukan dan persiapan selama ini oleh Sekretariat Jenderal MPR dengan Sekretariat Negara, dan berbagai macam lembaga terkait cukup puas, cukup bagus,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Oleh sebab itu, dia memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar acara pelantikan pada Minggu (20/10) dapat berjalan lancar.
“Kurang dari 24 jam lagi, Presiden Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2024 akan diambil sumpahnya di tempat ini,” ujarnya.
Selain itu, dia meminta dukungan kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, meskipun arus lalu lintas akan terganggu karena pelantikan Prabowo-Gibran.
Geladi bersih tersebut dihadiri oleh Gibran, Muzani, dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Agenda pelantikan ini diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB
Keduanya tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, secara berturut-turut, dimulai dari PM Vanuatu, kemudian di susul Sultan Brunei Darussalam.
PM Vanuatu disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sedangkan Sultan Brunei disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Layaknya pimpinan negara lain yang sudah tiba lebih dulu, upacara penyambutan dilakukan dengan melibatkan pasukan jajar kehormatan.
Sebelumnya mantan Presiden Jerman Christian Wulff telah tiba di tanah air melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (18/10), disambut oleh Menteri Agraria dan Tata ruang Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian pada Sabtu hari ini, Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov telah tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Selanjutnya Wapres Laos Pany Yathotou tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Adapun Wakil Perdana Menteri Qatar Dr Khalid bin Mohamed Al-Attiyah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta disambut oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Lalu Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Xuan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta disambut Menteri Parekraf Sandiaga Uno.
Diperkirakan para pimpinan negara-negara sahabat lainnya juga tiba di Indonesia hingga Sabtu malam hari ini, untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka, di Gedung MPR/DPR/DPD RI Minggu 20 Oktober 2024 besok.
“Ya, Mas Didit mendesain acara ini supaya tema hijau menjadi sebuah tema yang ingin diusung,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Menurut Muzani, Didit fokus mendesain acara pelantikan usai geladi bersih Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029, mulai Sabtu pagi hingga Siang.
Sebelumnya, geladi bersih pada hari Sabtu ini yang turut dihadiri oleh calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pantauan ANTARA, Gibran tiba di kompleks parlemen untuk menghadiri geladi bersih seorang diri pada pukul 10.19 WIB. Dia mengenakan batik berlengan panjang.
Sementara itu, Didit tiba pada pukul 11.53 WIB mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih.
Selain Muzani, Gibran, dan Didit, geladi bersih tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, Hidayat Nur Wahid, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Agenda pelantikan ini di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB.
Pencanangan kampung pengawasan itu ditandai dengan pemukulan tambua dan penandatanganan deklarasi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Sumbar Muhammad Khadafi, Sekretaris Daerah Agam Edi Busti, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Suhendra, dan lainnya di Kantor Wali Nagari Salareh Aia Barat, Agam.
“Harapan dengan adanya kampung pengawasan pemilihan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilihan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Agam Suhendra di Lubuk Basung, Agam, Sabtu.
Suhendra mengatakan bahwa isi deklarasi kampung pengawasan itu untuk mewujudkan pemilih yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
Selain itu, mewujudkan pemilih yang aman, tertib, damai, berintegrasi, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang serta mewujudkan pengawasan pemilih partisipatif oleh masyarakat dan berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.
“Laporkan kepada kami jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan,” katanya.
Ia memandang perlu kerja sama partisipatif pengawasan Pilkada 2024 karena keterbatasan personel dan wilayah pengawasan yang sangat luas dengan rasio personel pengawas dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang.
Pengawasan partisipatif itu, kata dia, untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.
Untuk mencari itu, pihaknya mengupayakan dukungan secara optimalkan dari lembaga pemerintah dan masyarakat.
“Kami juga mendorong partisipasi masyarakat, organisasi kepemudaan, pelajar, media masa, dan lainnya untuk mendukung pemberdayaan lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengatakan bahwa kampung pengawasan pemilihan ini merupakan kampung pengawasan pertama di daerah ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Agam yang telah mencanangkan kampung pengawasan pemilihan di Salareh Aia,” katanya.
Sekda berharap bawaslu setempat menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan untuk mengawasi pilkada dalam mencari pemimpin untuk 5 tahun ke depan.
Menurut dia, saat ini Pilkada Agam berjalan baik dan tidak ada satu pun aparatur sipil negara yang terlibat politik praktis.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi menegaskan bahwa kampung pengawasan ini merupakan yang pertama di Agam.
Khadafi berharap semua komponen masyarakat yang ada di nagari, kampung, dan kecamatan ini sebagai pemantik agar di semua kecamatan di Agam akan melakukan hal yang sama dengan mendirikan kampung pengawasan pemilihan.
“Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain sehingga tujuan dari pembentukan kampung pengawasan pemilihan itu bakal tercapai,” katanya.
