Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 37 kota/kabupaten di Indonesia dengan nilai PDRB atas harga berlaku di atas Rp 100 triliun. Kota/kabupaten dengan nilai PDRB terbesar pada 2023 adalah Jakarta Pusat yakni mencapai Rp 860,05 triliun. Sumbangan terbesar dari sektor jasa keuangan dan asuransi yang menyetor Rp 207,014 triliun. Besarnya sumbangan jasa keuangan dan asuransi bisa dipahai mengingat deretan bisnis perbankan serta perkantoran yang terkait bisnis keuangan.
Di bawah Jakarta Pusat ada Jakarta Selatan disusul dengan Surabaya. Kehadiran lima kota di Jakarta yang masuk enam besar PDRB nasional mencerminkan pergerakan ekonomi yang sangat terpusat di kota tersebut.
PDRB Jakarta pada 2023 menembus Rp 3.442,87 triliun. Artinya, Jakarta menyokong 16,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Rp 20.892,4 triliun).
Di luar Jawa, nama-nama kabupaten/kota dengan PDRB di atas Rp 100 triliun adalah mereka yang menggantungkan hidup pada komoditas atau industri. Kabupaten Kampar di Riau menjadi kaya raya karena sawit, Kabupaten Bengkalis di Riau kaya karena migas dan batu bara.
Sementara itu, kabupaten/kota yang kaya karena industri adalah Gresik (Jawa Timur), Karawang dan Cilegon (Jawa Barat), dan Kudus (Jawa Tengah). Lalu bagaimana dengan PDRB di Kabupaten Penajam Paser Utara tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada? Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai Rp 17,25 triliun.
Mengutip laporan keuangannya, rugi komprehensif tersebut bengkak 179% dari periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp 59,52 miliar.
Pembengkakan kerugian tersebut karena pendapatan anjlok 57,3% pada paruh tahun 2024 menjadi Rp 338,29 miliar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 793,30 miliar. Seiring dengan penurunan pendapatan, maka beban pokok pendapatan juga turun menjadi Rp 300,5 miliar dari Rp 671,6 miliar.
Sehingga, rugi kotor menjadi Rp 37,7 miliar dari sebelumnya yang sebesar Rp 121,6 miliar.
Dikurangi beban penjualan Rp 27,4 miliar, beban umum dan administrasi Rp 108,5 miliar, selisih kurs Rp 124,1 kuta dan penghasilan bersih lain-lain Rp 15,7 miliar, maka rugi usaha semester pertama 2024 ini sebesar Rp 114,10 miliar dari sebelumnya laba Rp 2,22 miliar.
Namun, penghasilan keuangan naik per Juni 2024 menjadi Rp 93,7 miliar dari Juni 2023 yang sebesar Rp 76,8 miliar. Dikurangi beban keuangan menjadi Rp 58,2 miliar, maka rugi sebelum pajak penghasilan menjadi Rp 172,2 miliar, atau naik dari Rp 58,3 miliar.
Sehingga, rugi tahun berjalan sepanjang semester pertama 2024 bengkak menjadi Rp 172,2 miliar dari sebelumnya yang sebesar Rp 58,3 miliar.
Sebagai informasi, saham PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA) terus dijual oleh Maybank Sekuritas sejak awal bulan. Harga sahamnya pun sudah terperosok lebih dari 50% dalam sebulan.
Pada Jumat (30/8/2024) hingga pukul 15.00 WIB, saham ZBRA juga masih dalam zona merah dengan koreksi 3,37% ke harga Rp172 per lembar.
Pantauan CNBC Indonesia mencatat Maybank Sekuritas memiliki saham ZBRA sebanyak 462,540,000 lembar yang setara 18,42% dari total kepemilikan saham yang disetor perseroan.
Hampir setiap hari, Maybank Sekuritas menjual saham ZBRA. Tercatat sampai 27 Agustus 2024, kepemilikan mereka atas ZBRA tersisa 18,12% atau sebanyak 454,828,600 lembar.
Aksi jual ini menyusul tenggat jatuh tempo saham repo yang kian dekat. Sebagai informasi, sudah sejak November 2022 pemilik ZBRA, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudi Tanoe memang kerap melakukan transaksi repo kepada Maybank Sekuritas.
Melansir laporan keuangan perusahaan Maybank Sekuritas hingga akhir Juni 2024, pihaknya mencatat piutang atas transaksi repo saham ZBRA yang jatuh tempo pada 6 Mei 2024 lalu mencapai Rp108,4 miliar.
Informasi saja, repurchase agreement (repo), atau biasa dikenal dengan istilah gadai saham, adalah perjanjian pinjaman dana yang jaminannya berupa saham.
Per pukul 09:48 WIB IHSG ambruk 1,36% ke posisi 7.591,95. IHSG pun terkoreksi ke level psikologis 7.500.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 3,9 triliun dengan volume transaksi mencapai 6,8 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 433.060 kali.
IHSG ambruk lebih dari 1% di tengah sikap investor yang menanti rilis data ekonomi terbaru Indonesia Selasa besok, di mana salah satunya yakni data inflasi periode September 2024.
Besok, data indeks harga konsumen (IHK) Indonesia periode September 2024 akan dirilis. Konsensus pasar memperkirakan secara tahunan (year-on-year/yoy), Indonesia masih mengalami inflasi tetapi cenderung kembali turun yakni mencapai 2%.
Namun secara bulanan (month-to-month/mtm), IHK Indonesia diprediksi masih mengalami deflasi tetapi cenderung membaik sedikit yakni menjadi 0%.
Sementara IHK inti diprediksi sedikit membaik yakni 2,1%.
Sebelumnya pada Agustus lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan IHK menunjukkan pelandaian dan di bawah ekspektasi konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia.
Secara tahunan, IHK RI masih naik atau mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy) pada Agustus 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 2,13% (yoy). Namun secara bulanan IHK turun tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm).
Deflasi empat bulan berturut-turut secara bulanan ini pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir. Artinya, selama Era Reformasi, Indonesia baru mengalami deflasi empat bulan beruntun.
Deflasi Indonesia selama empat bulan berturut-turut juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, deflasi empat bulan berturut-turut semakin menegaskan sinyal pelemahan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil saat ini.
Sebagai catatan, pada 1999 deflasi pernah terjadi dalam delapan bulan beruntun yakni pada Maret (-0,18%), April (-0,68%), Mei (-0,28%), Juni (-0,34%), Juli (-1,05%), Agustus (-0,71%), September (-0,91%), dan Oktober (-0,09%).
Perlu dicatat jika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang carut-marut karena krisis pada 1997/1998.
Untuk Agustus 2024, penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,52% dan andil deflasi 0,15%.
Secara historis, IHK Indonesia lebih kerap mencatat inflasi dibandingkan deflasi. Catatan deflasi biasanya hanya terjadi sebulan kemudian diikuti dengan inflasi pada bulan berikutnya.
Gol tunggal dari Jens Raven pada menit ke-45+1 berhasil mengantarkan Skuad Garuda Muda untuk menjadi juara Grup F meskipun ditahan imbang oleh Abdulrahman Al-Khadher Abdulnabi pada menit ke-45+3. Dengan demikian, para anak asuh Indra Sjafri lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China.
Berdasarkan catatan klasemen, Indonesia menjadi raja klasemen Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 berkat raihan tujuh poin dari total tiga pertandingan, yakni dua menang dan satu seri. Meskipun meraih total poin yang sama, Yaman yang bertengger di urutan kedua tidak mampu mengungguli Indonesia karena kalah selisih gol, yakni +6 dibanding +5.
Sebelum laga Indonesia vs Yaman, sepanjang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Tim Merah Putih telah menekuk Maladewa dengan skor akhir 4-0 dan Timor Leste dengan hasil 3-1. Sementara itu, Yaman unggul 3-1 di atas Timor Leste dan 4-1 saat melawan Maladewa.
Berkat hasil tersebut, Indonesia otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang bakal digelar di China pada 6-23 Februari 2025 mendatang sebagai juara Grup F. Sedangkan Yaman mengikuti dengan status runner-up terbaik.
Dari 45 negara anggota AFC yang berpartisipasi dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, hanya 16 negara yang lolos ke putaran final. Sesuai dengan regulasi, ada dua syarat untuk lolos ke Piala Asia U-20 2025, yakni menjadi juara grup pada babak kualifikasi dan menjadi lima besar runner-up klasemen terbaik.
Indonesia dan Thailand merupakan dua negara Asia Tenggara alias ASEAN yang sukses lolos ke putaran final Piala Asia U-20-2025. Vietnam yang menduduki posisi runner-up grup A gagal menjadi lima besar terbaik sehingga tak bisa lolos ke China.
Dalam edisi sebelumnya alias Piala Asia U-20 2023, Skuad Garuda Muda juga mampu lolos ke putaran final. Namun, langkah Indonesia terhenti di babak fase grup dengan raihan empat poin dari tiga laga.
Berikut daftar negara yang lolos ke Piala Asia U-20 2025
Fasilitas ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional seperti kendaraan safety car, marshall, dan medical rescue.
“Pertamina Patra Niaga mendukung penuh kelancaran operasional penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia ini. Kami menyediakan Pertamax Turbo secara khusus untuk memastikan seluruh kendaraan operasional penyelenggara mendapatkan bahan bakar berkualitas tinggi selama acara,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.
Fasilitas SPBU Modular yang berlokasi di dekat area masuk paddock ini sudah beroperasi sejak seminggu sebelum acara dimulai untuk memastikan kelancaran kebutuhan bahan bakar operasional penyelenggara.
“Selain Pertamax Turbo, kami juga menyediakan Pertamina Dex dalam kemasan drum untuk memenuhi kebutuhan kendaraan diesel penyelenggara event,”tutur Heppy.
Heppy menambahkan bahwa kehadiran Pertamax Turbo dan Pertamina Dex tidak hanya mendukung operasional penyelenggaraan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai tuan rumah ajang balap kelas dunia.
“Kehadiran Pertamax Turbo dan Pertamina Dex di Pertamina Mandalika International Circuit membuktikan kesiapan infrastruktur energi Indonesia untuk mendukung event berskala global. Pertamina Patra Niaga berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk kelancaran perhelatan internasional ini,” pungkas Heppy
Pertamax Turbo dengan RON 98 serta teknologi Ecosave dan Ignition Boost Formula (IBF) dirancang untuk mesin berperforma tinggi, meningkatkan efisiensi pembakaran, menjaga kebersihan mesin, dan memberikan akselerasi lebih responsif. Sementara itu, Pertamina Dex dengan Cetane Number 53 merupakan bahan bakar diesel yang memberikan pembakaran sempurna pada mesin diesel. Keduanya merupakan BBM dengan kandungan sulfur rendah.
Dengan menggunakan BBM berkualitas tinggi ini, kendaraan operasional selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia dapat beroperasi dengan performa maksimal dan emisi yang lebih rendah.
Foto: Suasana pembangunan properti di salah satu sudut Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. (Dokumentasi Kementerian Perhubungan)
Pembangunan ekonomi inklusif, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Hal ini tentunya menciptakan kesempatan yang setara dalam akses terhadap sumber daya, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Beberapa elemen penting dari pembangunan ekonomi inklusif meliputi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.
Pembangunan ekonomi inklusif juga harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan serta adanya perluasan akses dan kesempatan yang ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
Pembangunan ekonomi inklusif berhubungan erat dengan ekonomi hijau dan biru karena ketiganya bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan. Ekonomi hijau fokus pada pengurangan dampak lingkungan, sedangkan ekonomi biru menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Dengan mengintegrasikan prinsip inklusivitas, kedua pendekatan ini dapat memastikan bahwa manfaat dari praktik ramah lingkungan dan kelautan dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan.
Ekonomi hijau adalah suatu konsep ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan praktik serta teknologi yang ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia tentunya juga dengan melindungi ekosistem.
Beberapa ciri utama dari ekonomi hijau antara lain pengurangan emisi, efisiensi sumber daya, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam.
Konsep ekonomi biru muncul sejak awal tahun 2000-an ketika pembangunan berkelanjutan mulai memperoleh perhatian global. Istilah ekonomi biru pertama kali dicetuskan oleh Gunter Pauli.
Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor, yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan.
Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan data dari laman web Badan Pusat Statistik Provinsi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat (Sulbar) pada triwulan II 2024 tumbuh 4,30% (yoy). Capaian ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 6,02% (yoy).
Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Struktur perekonomian Sulawesi Barat terdiri dari pertanian 46,46%, industri pengolahan 10,39%, perdagangan 10,05%, administrasi pemerintahan 6,62%, konstruksi 6,52%, dan lainnya 19,96%.
Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan II 2024 sebesar 4,30% apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi masih agak tertinggal.
Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 9,75% disusul Sulawesi Tenggara 5,54%, Sulawesi Utara 5,13%, Sulawesi Selatan 4,98%, Sulawesi Barat 4,30% dan terakhir Gorontalo 3,82%. Capaian ini pun juga masih di bawah average capaian Pulau Sulawesi sebesar 6,07% dan nasional sebesar 5,05%.
Keputusan itu tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.13/Pdt.Sus PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 September 2024 untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap. VIVA menjadi pihak termohon PKPU I dan entitas anaknya, yaitu PT Cakrawala Andalas Televisi sebagai termohon PKPU II, PT Lativi Mediakarya sebagai termohon PKPU III), dan PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) sebagai termohon PKPU IV.
Dalam keterbukaan informasi, Direktur dan Corporate Secretary VIVA Neil Tobing menyampaikan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan perpanjangan PKPU tetap selama 45 hari sejak tanggal putusan. Perseroan berkedudukan sebagai Termohon PKPU bersama entitas anaknya. Selanjutnya ditetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Meskipun begitu, Neil menegaskan VIVA dan entitas anak tetap menjalankan bisnis seperti biasa.
“Saat ini kegiatan operasional Perseroan dan entitas anak tetap berlangsung seperti biasa. Atas perpanjangan PKPU ini, Perseroan tetap berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur melalui skema penyelesaian yang akan dituangkan dalam proposal Perjanjian Perdamaian yang dapat diterima dengan baik oleh para kreditur,” katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (27/9/2024).
Sebelumnya, VIVA menyampaikan mendapat gugatan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara). Hal tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Gugatan tersebut tertuang dalam register perkara No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan telah diputus pada tanggal 12 Februari 2024.
Foto: Ratusan bendera Merah Putih terpasang di balkon Apartemen Taman Rasuna, Kompleks Epicentrum, Jakarta, Jumat (11/8/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengungkapkan dasar hukum, jika mengacu pada aturan yang ada, berdasarkan pasal 1, ayat (1) PP MenKum & HAM No. 6 tahun 2014, disebutkan PPPSRS adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 01/PJ.33/1998, disebutkan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh PPPSRS diserasikan dengan kegiatan RT/RW yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Maka atas jasa pengelolaan tersebut termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan sosial yang tidak terutang PPN.
Hal ini sesuai Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang pelayanan sosial sehingga sebuah badan atau orang pribadi tidak diwajibkan untuk memungut PPN jika melakukan kegiatan di bidang pelayanan sosial. Ketentuan Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 pasal 7 tentang Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak, menyatakan bahwa jasa di bidang pelayanan sosial tidak dikenakan pajak.
“Tidak satupun aturan baik di dalam Peraturan Harmonisasi Perpajakan maupun peraturan perpajakan lainnya, yang menyatakan secara tegas dan jelas pengenaan PPN terhadap kata atau objek berupa IPL. Oleh karenanya, Dirjen Pajak tidak boleh mengenakan PPN terhadap IPL, dan jika dikenakan maka artinya melakukan pungutan secara liar tanpa didasari aturan yang jelas dan pasti,” tegasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/9/2024).
Kemudian kondisi saat ini, banyak rumah susun dan apartemen di Jakarta yang kondisinya mengalami defisit biaya pengelolaan. Defisit anggaran pengelolaan ini diperbesar oleh adanya tunggakan IPL pemilik atau penghuni yang jumlahnya cukup besar.
Sebagaimana diketahui saham BREN dikeluarkan lantaran tidak memenuhi persyaratan free float FTSE. Dalam pernyataan FTSE, mereka menjelaskan ada empat pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan.
Sebagai informasi, Free Float adalah istilah yang merujuk pada jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar saham. Saham-saham ini tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, afiliasi pengendali perusahaan, anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, serta bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan (treasury stock).
Free Float biasanya mencerminkan likuiditas saham suatu perusahaan di pasar, karena semakin besar porsi saham Free Float, semakin mudah saham tersebut diperdagangkan oleh investor. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Free Float memiliki persyaratan minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Tercatat, seperti tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-A.
Berdasarkan peraturan tersebut, Free Float merujuk pada saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% dari total saham tercatat dan tidak dimiliki oleh pengendali perusahaan, afiliasi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi.
Peraturan No. I-A menetapkan bahwa Free Float minimal adalah 50 juta saham atau setidaknya 7,5% dari total saham tercatat, serta harus memiliki minimal 300 pemegang saham yang memiliki SID.
Namun perlu dicatat, ketentuan free float antara BEI dan FTSE Russel berbeda. Hal ini lah yang menjadikan BREN bisa didepak dari indeks kondang itu walaupun emiten Prajogo Pangestu tersebut dinilai sudah memenuhi ketentuan free float BEI.
Lantas, apa saja ketentuan free float dari FTSE Russel? Berikut penjelasannya dirangkum dari laman resmi FTSE Russel, Rabu, (25/9/2024):
Pembatasan free float FTSE Russel
– Saham yang dikelola oleh badan pemerintahan, lembaga negara, atau pemerintah daerah (tidak termasuk saham yang dimiliki oleh pemerintah);
– Saham yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan manajer perusahaan, serta keluarga dan direktur langsungnya;
– Saham yang dimiliki dalam program kepemilikan saham karyawan;
– Saham yang dimiliki oleh perusahaan publik atau anak perusahaan yang tidak tercatat dari perusahaan publik;
– Semua saham di mana pemiliknya tunduk pada klausul lock-in (selama durasi klausul tersebut);
– Semua saham di mana pemiliknya memiliki insentif yang jelas untuk mempertahankan saham tersebut (misalnya, saham bonus yang dibayarkan jika kepemilikan dipertahankan untuk jangka waktu tertentu);
– Saham yang dimiliki oleh investor, perusahaan investasi, atau dana investasi untuk alasan strategis yang dibuktikan dengan pernyataan spesifik dalam pengumuman yang tersedia untuk publik, memiliki karyawan di dewan direksi perusahaan, memiliki perjanjian pemegang saham, telah berhasil menempatkan anggota saat ini di dewan direksi, atau telah mencalonkan anggota saat ini ke dewan direksi bersamaan dengan perjanjian pemegang saham dengan perusahaan;
– Saham yang terikat dalam perjanjian kontraktual berkelanjutan (seperti swaps) yang umumnya diperlakukan sebagai saham terbatas.
Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG dibuka melemah 0,72% ke posisi 7.687. selang empat menit setelah sesi I dibuka, koreksi IHSG cenderung terpangkas yakni melemah 0,63% ke 7.694,01. IHSG pun terkoreksi kembali ke level psikologis 7.600 pada awal sesi I hari ini.
Nilai transaksi indeks pada awal sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 719 miliar dengan volume transaksi mencapai 923 juta lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 53.454 kali.
Pergerakan IHSG pada hari ini masih cenderung diwarnai oleh sentimen keluarnya emiten konglomerasi Prajogo Pangestu yakni BREN yang keluar dari FTSE karena tidak memenuhi ketentuan free float.
Dalam pernyataan FTSE, mereka menjelaskan ada empat pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan. Pada Rabu mendatang, FTSE Russel akan resmi melakukan penghapusan saham BREN dari indeks FTSE.
Hal ini berpotensi membuat IHSG kembali bergejolak. Pasalnya, BREN menjadi saham dengan kapitalisasi pasar jumbo, sehingga pergerakannya cenderung mempengaruhi IHSG.
Tak hanya BREN saja, ada beberapa emiten Prajogo yang jika terkoreksi juga akan masih membebani IHSG. Adapun saham tersebut yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BREN).
Di lain sisi, pasar masih menimbang dampak dari dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya pada pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akhirnya memangkas suku bunga acuan atau BI Rate pada September 2024. BI rate ditetapkan menjadi 6% dari sebelumnya 6,25%.
Sementara suku bunga Deposit Facility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.
Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 bps sepanjang Agustus 2022-April 2024 sebelum menahannya pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.
Tak hanya BI, bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) juga memangkas suku bunga acuannya pekan lalu. Bahkan, The Fed memangkas sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,0% pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia.
Pemangkasan sebesar 50 bps lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 bps. Pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, The Fed mengerek suku bunga sebesar 525 bps sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 5,25-5,50% pada September 2023-Agustus 2024 atau lebih.
