Dipalak THR Sama Preman Ormas, Pengusaha Disarankan Lakukan Ini

Suasana Kawasan penukaran uang lusuh di Area Gedung Bank Indonesia,  Jakarta,  Kamis (1/2/2018). CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Fenomena organisasi masyarakat (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) hingga memeras pelaku usaha kembali menjadi sorotan. Banyak pengusaha mengeluhkan praktik ini lantaran dianggap meresahkan dan membebani operasional bisnis mereka.

Menanggapi hal ini, Ombudsman RI menegaskan bahwa Ormas tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan semacam itu, dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas untuk membasmi aksi premanisme yang dilakukan oknum Ormas.

Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan, pelaku usaha seharusnya tidak mematuhi permintaan dari Ormas yang meminta THR atau sumbangan secara paksa.

“Pertama, pelaku usaha tidak boleh mematuhi permintaan Ormas. Ormas ini sudah banyak diberi kelonggaran sebenarnya oleh pelaku usaha sendiri,” kata Najih saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Ia menilai, semakin banyak pengusaha yang tunduk pada permintaan tersebut, semakin besar pula celah bagi Ormas untuk terus melakukan praktik pemalakan itu. Oleh karenanya, menurut dia, tindakan tegas dari pihak berwenang sangat diperlukan.

Najih menekankan, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam menangani permasalahan ini.

“Tentu harus ada dukungan dari penegak hukum. Hal seperti ini harus ditindak. Ormas-Ormas ini harus diberi sanksi, karena itu membebani pelaku usaha,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, tugas utama aparat hukum adalah menjamin kepastian usaha, sehingga para pengusaha tidak perlu takut menghadapi tekanan dari kelompok tertentu.

“Kita harapkan aparat penegak hukum bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha agar masalah eksternal seperti ini bisa diatasi,” lanjutnya.

Adapun salah satu kekhawatiran utama pengusaha adalah tindakan intimidasi dari Ormas jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Najih menyarankan agar pengusaha yang mengalami ancaman tersebut segera melaporkan ke pihak berwajib.

“Menurut saya, perlu melapor kepada penegak hukum dan meminta perlindungan supaya masalah seperti ini bisa diatasi,” tukasnya.

Dia pun menjelaskan, setiap perusahaan biasanya memiliki mekanisme hubungan kemasyarakatan resmi, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk membantu masyarakat.

“Pelaku usaha itu kan sudah ada pola CSR. Saya kira bisa digunakan dengan pola-pola ini yang sudah ternormakan,” jelasnya.

Najih juga mengingatkan, permintaan yang tidak memiliki dasar hukum tidak perlu dipatuhi. “Hal-hal yang di luar ketentuan itu hendaknya tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, nggak usah diikuti. Dan tentu kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan agar usaha mereka lancar,” sambungnya.

Menjawab pertanyaan mengenai apakah Ormas yang melakukan praktik ini harus dibubarkan, Najih menilai, langkah awal yang perlu dilakukan adalah investigasi dan audit terhadap status legalitas mereka.

“Saya tidak tahu apakah Ormas dalam konteks ini punya legal hukum atau tidak. Tapi kalau Ormas-Ormas yang sifatnya seperti mempunyai pola premanisme, itu mencurigakan,” tegasnya.

Menurutnya, penegak hukum harus mengaudit keberadaan Ormas semacam ini untuk memastikan apakah mereka memang organisasi resmi atau hanya kelompok yang bertindak atas kepentingan tertentu.

“Ini perlu dilakukan audit oleh penegak hukum, karena kalau mereka meresahkan pelaku usaha, tentu harus ada tindakan,” katanya.

Ke depan, Ombudsman berencana untuk melakukan investigasi guna memahami lebih dalam pola hubungan antara Ormas dan pelaku usaha.

“Kita akan melakukan investigasi untuk melihat pola relasi yang disebut Ormas dengan pelaku usaha. Dan itu melihat bagaimana agar tidak mengganggu proses dunia bisnis kita,” ujar Najih.

Menariknya, fenomena ini ternyata bukan hal baru. Beberapa pengusaha menyebut bahwa praktik semacam ini sudah berlangsung sejak era Orde Baru.

“Makanya itu perlu diidentifikasi dulu ini Ormas apa, supaya mereka tidak mengganggu atau meresahkan para pelaku usaha,” pungkasnya

BET88

Hewan Terjelek Sedunia, Ikan Ini Menang Penghargaan di Selandia Baru

Ikan blobfish. (Dok. NOAA Ocean Exploration via CNN Internasional)
Foto: Ikan blobfish. (Dok. NOAA Ocean Exploration via CNN Internasional)

Ikan blobfish mengalami perubahan nasib yang sangat dramatis. Bagaimana tidak, pada 2013, makhluk laut berlendir ini dinyatakan sebagai hewan paling jelek di dunia. Namun kini ikan tersebut terpilih sebagai ‘Fish of the Year’ di Selandia Baru dalam sebuah kompetisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kehidupan laut dan ekosistemnya yang rapuh.

Diselenggarakan oleh Mountains to Sea Conservation Trust, acara tahunan ini bertujuan untuk membiasakan warga Selandia Baru dengan berbagai jenis ikan yang hidup di lingkungan air tawar dan air laut di negara tersebut.

Menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA), ikan blobfish yang tumbuh hingga sekitar 30 sentimeter panjangnya, tampak seperti kecebong besar yang gemuk, dengan kulit yang kendur, bengkak, hidung besar, dan mata yang melotot.

Melansir CNN Science, ikan ini ditemukan terutama di lepas pantai Australia tenggara dan Tasmania dan biasanya hidup di kedalaman 600 hingga 1.200 meter.

Lewat proses pemungutan suara yang dilakukan di situs web Mountains to Sea Conservation Trust, ikanblobfish mendapat total 5.583 suara. Makhluk air yang dianggap rentan tersebut muncul sebagai pemenang mengalahkan pesaing terdekatnya, orange roughy, dengan selisih hampir 300 suara.

Kim Jones, salah satu direktur yayasan tersebut, mengatakan bahwa ini adalah pertarungan dua makhluk laut yang unik, dengan keindahan ikan blobfish yang tidak biasa membantu para pemilih untuk memilih.

“Banyak ikan air tawar dan laut di Selandia Baru yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dengan perubahan iklim dan pola penggunaan lahan yang memberikan tekanan signifikan pada perairan kita, banyak ikan kita yang berisiko punah selamanya,” paparnya.

Slot88 Resmi

Bos Antam Blak-blakan Efek Perang Dagang ke Bisnis Nikel

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Nicolas Kanter menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Nicolas Kanter menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nico Kanter mengakui bahwa pengaruh perang dagang antara AS dan China cukup besar terhadap bisnis perusahaan. Khususnya terkait emas dan juga Nikel.

“Kebijakan tax cut (AS) itu menimbulkan inflasi. Nah keadaan ini di uncertainty daripada global economic membuat emas posisinya jadi instrument investasi yang safe haven Buat orang-orang, buat di dunia, bahkan buat di Indonesia Jadi kita lihat harga emas ini terus meningkat,” ujar Nico dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sementara untuk bisnis Nikel, menurut Nico juga akan berdampak. Terlebih setelah AS keluar dari Paris Agreement.

Seperti diketahui, AS keluar dari Paris Agreement karena AS menganggap perjanjian tersebut tidak adil dan berat sebelah, terutama karena komitmen pengurangan emisi karbon yang ketat tidak diterapkan pada China, yang merupakan polutan terbesar di dunia.

“Terkait dengan nickel, nah ini agak sedikit mungkin akan ada dampak Karena begitu Trump meng-impose dia punya policy terhadap ESG-nya tidak lagi menjadi sesuatu. Jadi kita melihat bahwa EV battery ini akan sedikit ada terpengaruh juga buat Indonesia,” terangnya.

Beruntung pemerintah tetap berkomitmen dalam mendorong energi bersih dan hilirisasi nikel. Sehingga ia tetap optimis bisnis perusahaan ke depan bakal tetap kuat.

“EV battery ekosistem yang Antam sudah mulai dengan Hong Kong CBL Limited (HKCBL) itu akan berjalan terus. Gak mungkin kita stop, karena kan satu gejolak ada beberapa hal mungkin kita harus gencar untuk Negosiasi dengan mereka di beberapa value chain-nya,” jelasnya.

Slot Qris

Prabowo: Indonesia Harus Masuk Piala Dunia, Itu Tekad Kita!

Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/3/2025). (YouTube/Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/3/2025). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen mendukung sepak bola Indonesia. Tidak terkecuali terhadap tim nasional Indonesia yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia. Peresmian bertempat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/3/2025) sore.

Turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Saya komit. Saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita,” ujar Prabowo.

Menurut kepala negara, sepak bola sudah menjadi suatu lambang dari pada harga diri sebuah bangsa modern. Jadi suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya.

“Fisik kuat, jiwa kuat. Jiwa kuat, fisik kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat bangsa itu bisa berdiri tegak, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bisa jadi negara yang hebat,” kata Prabowo.

“Karena itu, olahraga adalah salah satu kriteria, salah satu tolok ukur, untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah, atau tidak peduli,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat, melainkan juga negara-negara yang miskin, termasuk negara-negara di Afrika. Terbukti negara-negara itu bisa masuk ke Piala Dunia.

“Mereka tidak punya lapangan sebagus ini, mereka jauh lebih miskin dari kita, tapi tekadnya, semangatnya, tidak mau kalah. Ini yang harus kita belajar dan saya terima kasih kepada semua unsur yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah sudah membuktikan keinginan mendorong dan membina olahraga sepak bola.

“Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreatiitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik,” kata Prabowo.

Ia pun meminta semua unsur mendukung hal itu. Pemerintah maupun parlemen bekerja sama dengan baik.

“Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan yang perlu diperbaiki, memperlancar usaha-usaha PSSI bentuk timnas yang tangguh,” ujar Prabowo.

Berburu Makanan Lezat, Masyarakat Kunjungi Oishiwa di Transmart

Sejumlah pengunjung Transmart Kota Kasablanka melihat makanan Sushi Khas Jepang dalam Grand Opening Oishiwa Japanese Delicatssen, di Jakarta, Jumat, (8/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Sejumlah pengunjung Transmart Kota Kasablanka melihat makanan Sushi Khas Jepang dalam Grand Opening Oishiwa Japanese Delicatssen, di Jakarta, Jumat, (8/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Akhir pekan merupakan momentum yang tepat untuk jalan-jalan keluar rumah. Misalnya, menjajaki santapan lezat di tengah Ibu Kota.

Dalam hal ini, Transmart menyediakan masakan khas Jepang melalui Oishiwa Japanese Delicatessen. Tempat ini menyajikan makanan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau.

Risk Prevention Manager Transmart Kota Kasablanka, Budi mengatakan, Oishiwa Japanese Delicatessen banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Mulai dari yang ingin sekadar ngabuburit hingga berbuka puasa.

“Biasanya para pengujung Oishiwa sudah menempati dari awal atau sore sebelum buka puasa,” ujar Budi kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/3/2025).

Di samping itu, dia menambahkan, Oishiwa juga ramai didatangi pengunjung yang habis melaksanakan ibadah dari Gereja.

“Harga makanan murah, setelah itu customer juga bisa langsung belanja kebutuhan untuk hampers dan keluarga,” kata dia.

Asal tahu saja, Oishiwa menghadirkan berbagai pilihan makanan Jepang yang banyak digemari dan masyarakat, mulai dari sushi segar, hingga onigiri. Semua produk di Oishiwa menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan diproses dengan standar kebersihan yang ketat, memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman kuliner terbaik.

Slot Qris

Bos BPJS Ngaku Bayar Tagihan Gagal Ginjal Rp11 T, Sorot Suntik Lele

BPJS Kesehatan
Foto: Detikcom

Biaya klaim kesehatan untuk penyakit gagal ginjal kronik yang ditanggung BPJS Kesehatan tembus Rp 11 triliun pada 2024. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 6,5 triliun.

Kenaikan biaya klaim untuk gagal ginjal kronik mulai terlihat melonjak sejak 2023, dengan tambahan Rp 3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, mengaitkan tren ini dengan meningkatnya kasus gagal ginjal kronik, termasuk di kalangan generasi muda dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2024 ini mencapai Rp 11 triliun, cukup besar untuk seluruh penyakit gagal ginjal kronik, ini baru yang hanya tercover BPJS saja,” ujarnya dikutip dari Detik.com, Sabtu (15/3/2025).

Ia pun menghimbau kepada masyarakat utamanya generasi muda untuk memperhatikan pola minum dan makan, dan juga mengontrol riwayat penyakit yang meningkatkan risiko gagal ginjal.

Di sisi lain, Ghufron juga menyoroti laporan Kementerian Pertanian yang menemukan hampir 100 persen ikan lele diinjeksi obat antibiotik. Ditambah lagi sejumlah buah-buahan yang sengaja diberikan pewarna untuk mengundang daya tarik pembeli.

“Ini merusak ginjal nanti, maka harus dicek kalau umpamanya semangka, bijinya masih putih, warnanya sudah merah menarik, itu harus curiga, pilih yang bijinya warna hitam, itu contoh salah satunya,” kata dia.

Selain memperhatikan pola konsumsi, Ghufron mengingatkan publik untuk bijak meminum obat. Bagi beberapa keluhan yang masih bisa ditangani dengan ‘obat rumahan’ atau alami dan istirahat yang cukup serta tambahan vitamin, sebaiknya tidak perlu menggunakan obat antiinflamasi, antibiotik berlebihan.

“Tidak berhenti di situ ya, paling banyak gagal ginjal itu karena diabetes dan hipertensi, itu harus dihindari, kalau dua penyakit itu kurang lebih 30 persen memicu risiko gagal ginjal,” katanya.

Kas138

Setoran PPN Jeblok Jadi Rp102 T, Ini Ternyata Biang Keroknya!

Warga mengunjungi pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBI) memprediksi tingkat keterisian pusat perbelanjaan atau okupansi akan mencapai 90 persen pada 2024 karena adanya kebijakan baru terkait pembatasan impor yang merangsang peritel untuk menambah dan membuka toko baru. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Warga mengunjungi pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBI) memprediksi tingkat keterisian pusat perbelanjaan atau okupansi akan mencapai 90 persen pada 2024 karena adanya kebijakan baru terkait pembatasan impor yang merangsang peritel untuk menambah dan membuka toko baru. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN melorot pada dua bulan pertama tahun ini. Nilainya Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% dibanding realisasi hingga Februari 2024 yang sebesar Rp 113,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan, penerimaan PPN DN untuk Februari 2025 saja sebesar Rp 48,1 triliun, turun dibandingkan penerimaan PPN DN pada Januari 2025 yang sebesar Rp 54,4 triliun, dan Desember 2024 bahkan masih senilai Rp 95,4 triliun.

Anggito mengatakan, penurunan PPN DN pada awal tahun ini merupakan hal yang normal, karena setiap tahunnya terjadi pola seperti itu. Ia tak menyinggung masalah melorotnya PPN DN ini disebabkan adanya dugaan daya beli masyarakat Indonesia melemah.

“Jadi ini juga mengikuti pola musiman yang kurang lebih sama awal tahun, Januari itu turun dibanding Desember tahun sebelumnya,” tegas Anggito saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

Namun, Anggito mengakui pada tahun ini ada sejumlah faktor tambahan penekan setoran PPN DN, misalnya ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN DN selama 10 hari. Hal ini menyebabkan PPN DN Januari bisa dibayar pada 10 Maret 2025.

Apabila dampak relaksasi diperhitungkan, ia mengklaim rata-rata PPN DN periode Desember 2024-Februari 2025 masih bisa mencapai Rp 69,5 triliun atau lebih tinggi dibanding rata-rata periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 64,2 triliun.

Ia pun menekankan, PPN DN juga sebetulnya masih dalam kategori positif karena catatan penjualan kendaraan tumbuh positif per Februari. Misalnya, untuk kendaraan motor masih naik 4% secara tahunan dan mobil tumbuh 2,2%.

“Kalau anda lihat, kita hubungkan penerimaan pajak dengan PMI, indeks industri manufaktur dan kita lihat dengan data ekonomi yaitu terkait penjualan kendaraan mulai tumbuh positif,” tuturnya.

Namun, pandangan Anggito ini berbeda dengan sejumlah ekonom. Misalnya, ekonom yang pernah menjadi staf khusus presiden bidang ekonomi era pemerintahan Joko Widodo ini memandang melorotnya setoran PPN ini cenderung disebabkan pelemahan daya beli.

Arif menekankan bahwa PPN cerminan konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sendiri meupakan cerminan daya beli. “Jika PPN menurun terefleksi ke PPh Badan. Dan dapat memberikan indikasi kondisi pergerakan makro ekonomi, khususnya ketenagakerjaan,” ujarnya.

Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi juga menyatakan bahwa penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) anjlok 9%, mencerminkan konsumsi masyarakat yang tertekan.

“Jika pemerintah terus menutup-nutupi masalah fundamental ekonomi, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus defisit yang makin lebar, utang yang membengkak, dan daya beli masyarakat yang semakin melemah,” ungkapnya.

Kas138

La Nina Berakhir, BMKG Jelaskan Kapan Musim Kemarau Tahun 2025 Dimulai

Prediksi awal musim kemarau 2025, tangkapan layar bahan paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat jumpa pers BMKG, Kamis (13/3/2025). (via zoom BMKG)
Foto: Analisis Anomali Suhu Muka Laut Terkini, tangkapan layar bahan paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat jumpa pers BMKG, Kamis (13/3/2025). (via zoom BMKG)

Memasuki pertengahan bulan Maret 2025, fenomena anomali iklim, La Nina, dinyatakan berakhir. 

Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian I Maret 2025 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimarologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini, Kamis (13/3/2025) disebutkan, hasil monitoring indeks IOD dan ENSO, Dasarian I Maret 2025 menunjukkan IOD berada pada kategori Netral dengan indeks-0.31, fase IOD Netral diprediksi akan bertahan hingga semester kedua tahun 2025.

Sementara itu, anomali SST di Nino 3.4 menunjukkan indeks sebesar 0.30. Kondisi ini mengindikasikan ENSO Netral dan diprediksi akan tetap Netral hingga semester kedua tahun 2025.

KepalaBMKG Dwikorita Karnawati pun menegaskan hal itu dalam jumpa pers yang digelar daring hari ini. Dia mengatakan, ENSO maupun IOD akan dalam fase Netral selama musim kemarau tahun 2025 ini.

“La Nina telah berakhir. Artinya, musim kemarau akan normal. Semoga cuaca kondusif,” katanya.

Lalu kapan musim kemarau dimulai?

Dwikorita mengatakan, musim kemarau di Indonesia akan dimulai secara bertahap mulai Maret ini hingga April mendatang di beberapa wilayah di Indonesia.

“Secara lebih rinci, musim kemarau 2025 diprediksi pertama kali terjadi pada saat ini, Maret 2025, di enam zona musim atau 0,86% zona musim,” ujarnya.

Adapun musim kemarau di Indonesia juga mulai terjadi setelah adanya peralihan antara angin monsun Asia dengan angin monsun Australia.

“Awal musim kemarau umumnya berkaitan erat dengan peralihan angin monsun Asia atau angin daratan beralih menjadi angin monsun Australia yang aktif,” ujar Dwikorita.

Adapun wilayahnya pada April mendatang, sebagian wilayah di Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau, seperti Lampung bagian timur, pesisir utara Jawa bagian barat, pesisir Jawa Timur, sebagian bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan pada Mei mendatang, wilayah yang akan memasuki musim kemarau mulai meluas, yakni mencakup sebagian kecil Sumatra, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Bali, dan Papua bagian Selatan.

Takaran Minyakita Kurang 30 ml, Satgas Polri Ucap Hal Tak Terduga

Tim Satgas Polri dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke pabrik yang memproduksi Minyakita di PT Binamas Karya Fausta Kawasan Pergudangan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, (12/3/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Tim Satgas Polri dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke pabrik yang memproduksi Minyakita di PT Binamas Karya Fausta Kawasan Pergudangan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, (12/3/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Tim Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) kedua distributor minyak goreng Minyakita, yakni PT Jujur Sentosa di Tangerang, Banten, dan PT Binamas Karya Fausta di Cakung, Jakarta Utara. Sidak ini dilakukan untuk memastikan Minyakita dijual sesuai dengan takaran yang tertera di labelnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, bersama Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang melakukan pengukuran ulang isi Minyakita menggunakan gelas ukur.

Hasil pengukuran menunjukkan, isi Minyakita di dua distributor tersebut masih dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.

“Saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran, masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan,” ujar Helfi di Cakung, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski begitu, bagi masyarakat, kekurangan sekitar 30 mililiter ini tetap menjadi perhatian. Jika diakumulasikan dalam jumlah besar, selisih ini bisa berdampak signifikan. Menanggapi hal ini, Dirjen PKTN Kemendag, Moga Simatupang mengingatkan para pelaku usaha untuk memastikan takaran Minyakita harus sesuai dengan yang tertera di kemasan.

“Kita sekaligus mengingatkan pada pelaku usaha, supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label, di kemasan,” kata Moga dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia juga menegaskan, hasil pengukuran di dua distributor tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran. “Tadi kita lihat sendiri, untuk ukuran tidak ada masalah, masih batas toleransi, namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan,” lanjutnya.

Adapun jika nantinya ditemukan produsen yang mengurangi takaran di luar batas yang diperbolehkan, maka sanksi tegas akan diberlakukan. Bahkan, menurut Dirtipideksus Helfi, pelanggaran semacam itu bisa dikenai Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

“Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, bisa dikenakan pasal 62 UU perlindungan konsumen. Pasal 62 ancaman hukuman 5 tahun penjara dan Rp2 miliar denda,” tambah Helfi.

Slot Qris

DPR Bakal Revisi Terbatas UU P2SK, Fokus di Pasal Ini

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Insurance Forum di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Insurance Forum di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan rencana DPR untuk merevisi terbatas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Ia menegaskan, revisi terbatas itu hanya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024.

Salah satu poin dalam amar putusan itu adalah menegaskan independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memberikan pemaknaan baru terhadap sejumlah frasa yang termuat dalam UU P2SK.

“Revisi Undang-Undang P2SK itu dalam rangka menindaklanjuti putusan judicial review yang diajukan terhadap LPS,” ucap Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dalam amar putusan MK itu disebutkan secara tegas bahwa UU P2SK perlu diperbaiki khususnya terkait frasa ‘untuk mendapat persetujuan’ yang terdapat pada Pasal 86 ayat (4). Frasa ‘Menteri Keuangan memberikan persetujuan’ pada ayat (6) UU PPSK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR”.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk frasa ‘yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan’ yang terdapat dalam ayat (7) Pasal 7 angka 57. Adapun pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan operasional LPS.

“Jadi hanya terkait dengan anggaran LPS, yang selama ini dibahas, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, menjadi pembahasan bersama DPR,” tegas Misbakhun.

“Jadi revisi terbatas, kumulatif terbuka, karena itu perintah MK, enggak ada yang lain,” ungkapnya.

Bet888