Usulan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) mendapat tanggapan positif dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta (8/4/2025), Prabowo menegaskan, buruh atau pekerja tidak boleh ditelantarkan dan harus dibela.
Lantas, bagaimana respons Kementerian Ketenagakerjaan?
Ditemui usai sarasehan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut usulan itu sejatinya bukan hal baru.
“Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah jadi wacana lama, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” kata Yassierli, dikutip Rabu (9/4/2025).
Ia menegaskan, jika Presiden telah memberi lampu hijau, maka pihaknya siap menindaklanjuti. “Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujarnya.
Yassierli juga mengungkapkan, kementeriannya sebenarnya telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK sejak lama, terutama dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja.
“Secara tidak langsung kita sudah siapkan komponennya. Contoh, apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation sejauh mana di industri-industri,” ucap dia.
Ia menambahkan, pemetaan kebutuhan tenaga kerja juga sudah dilakukan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
“Tadi pagi saya bertemu dengan tim MBG. Jadi kita sudah dapat petanya, bahwa MBG itu butuh tenaga kerja seperti ini. Artinya itu sudah kita lakukan,” jelasnya.
Menurut Yassierli, pemetaan risiko sektor industri sudah inline dengan semangat pembentukan Satgas PHK. “Pak Presiden sekarang minta, itu akan jadi gongnya lah,” tegasnya.
Antisipasi Efek Kebijakan Tarif Tinggi Trump
Sebelumnya, dalam sarasehan tersebut Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap ancaman efek domino kebijakan tarif baru yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Iqbal menjelaskan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32% pada produk ekspor Indonesia, diprediksi berdampak pada gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sekitar 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.
“Kami sudah mengirim surat kepada AFL-CIO agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif,” kata Iqbal.
Ia pun menekankan pentingnya Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara terstruktur. “Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap,” sambungnya.
Presiden Prabowo pun menyambut baik usulan tersebut. “Saya tertarik dengan usulan Pak Said Iqbal soal Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik. Saya kira bentuk Satgas PHK segera,” ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, tidak boleh ada buruh yang terlantar di Indonesia. Hal itu, katanya, telah ditekankan dan dipikirkan oleh pemerintah, termasuk sejak sebelum era pemerintahannya.
“Saya ingin yakinkan ya, kepada seluruh unsur, Serikat Buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya,” tegas Prabowo.
“Jadi kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Tidak boleh terlalu risau. Kuatir perlu. Ya kalau orang tidak kuatir, mungkin orangnya itu nggak normal. Benar nggak? Jadi kita waspada perlu,” pungkasnya.
